Ilustrasi kepala daerah. (internet)

Lendoot.com – Sulitnya memberantas korupsi di tingkat pemerintahan daerah terungkap dari proses pencalonan seorang kepala daerah. Dari modal yang dikeluarkan dan mengganti modal yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan survei Menteri Dalam Negeri (Mendagri), modal untuk menjadi kepala daerah tingkat II, seperti walikota atau bupati, setidaknya membutuhkan sekitar Rp30 sampai Rp100 miliar.  

“Dari survei Mendagri, itu paling tidak Rp30 miliar yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah setingkat Bupati atau Wali Kota,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata , dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube KPK RI, Selasa, 19 Oktober 2021.

Meski sudah terbilang fantastis, biaya itu belum menjamin kemenangan seseorang, karena membutuhkan dana yang lebih besar jika ingin menang.

BACA JUGA! Bupati Aunur Rafiq Wisuda Ratusan Santri di Kecamatan Kundur

“Kalau ingin menang, bahkan dia itu harus menyediakan sampai dengan Rp60 sampai Rp75 miliar. Di beberapa daerah, itu ada yang di atas Rp100 miliar. Tidak cukup penghasilan seorang kepala daerah selama 5 tahun untuk menggantikan biaya yang dia keluarkan,” kata Alexander Marwata.

Selain dari uang pribadi, ada juga calon kepala daerah yang mendapatkan bantuan dana dari sponsor, yang tentunya menginginkan imbalan.

“Kalau itu berasal dari sponsor, ya nanti imbalannya apa? Ya bagi-bagi proyek sejak perencanaan di dalam proses perencanaan APBD itu. Nanti sudah ditentukan proyek ini siapa yang mengerjakan,” ucap Alexander Marwata.

Dia menekankan bahwa hal-hal seperti itulah yang menggiring kepala daerah dan pejabat lainnya melakukan tindakan maling uang rakyat.

BACA JUGA! Gara-gara Goyang di TikTok, Suami Tega Habisi Nyawa Sang Istri

“Nah yang terjadi seperti itu di Musi Banyuasin, dan juga di daerah lain nyaris hampir sama terkait proses BPJ itu kebanyakan proses lelangnya hanya formalitas. Itu juga rata-rata harga perkiraan sendiri sudah di-mark up, ditinggikan,” tutur Alexander Marwata.

 Dia mengungkapkan bahwa untuk menjadi pemimpin daerah atau anggota legislatif di Indonesia membutuhkan biaya yang mahal.

“Kita ketahui bersama bahwa memang mahal sekali untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan juga anggota legislatif,” ujar Alexander Marwata.

Dia mengatakan biaya yang besar dibutuhkan lantaran adanya sesuatu yang diberikan kepada masyarakat pada saat kampanye, maupun serangan fajar menjelang hari pencoblosan.

Diperkosa 4 Pekerja, Siswi Kelas 1 SMK ini Akhirnya Meninggal Dunia

“Ada tuntutan dari masyarakat, ketika ikut dalam suatu kampanye ada sesuatu yang diberikan atau dituntut oleh rakyat itu. Dan kita tahu juga ketika menjelang pemilihan atau hari pencoblosan, itu ada pemberian atau istilah umumnya serangan fajar, pemberian uang kepada masyarakat,” tutur Alexander Marwata.

Tidak hanya terhadap masyarakat, seorang calon pejabat juga dituntut untuk memberikan uang mahar kepada partai politik yang akan ditungganginya.

“Belum lagi juga adanya tuntutan atau permintaan, yang kita kenal dengan istilahnya itu uang mahar untuk mencari kendaraan politik di parpol-parpol. Itu sesuatu yang meskipun tidak terungkap secara terbuka, tapi kita semuanya mendengar dan itu sudah sering disampaikan oleh calon-calon kepala daerah ini,” ucap Alexander Marwata.***

Artikel ini telah tayang di pikiran-rakyat.com dengan judul

KPK: Jadi Bupati/Wali Kota Butuh Rp30-100 Miliar, Bisa Jadi ‘Dalih’ Maling Uang Rakyat