Ketua Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (MAPPILU) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, Priya Ribut Santosa.
Ketua Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (MAPPILU) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, Priya Ribut Santosa.

Batam, Lendoot.com – Cap buruk dialamatkan ke KPU Kota Batam atas kinerjanya pada Pemilu kali ini. Pasalnya, hingga H-1 pemungutan suara, KPU keteteran dalam tugas mendistribusikan logistik hingga ke kelurahan. Ini diungkapkan Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, Selasa (16/4/2019).

“Sampai-sampai para pejabat Pemko Batam ikut dilibatkan untuk mengangkut dan memindahkan semua logistik. Ini baru pertama kali terjadi di Batam. Harusnya pada H-1 logistik sudah sampai kelurahan. Bukan masih di gudang logistik KPU seperti yang terjadi saat ini,” ujar Priya Ribut Santosa, Ketua Mappilu PWI Kepri didampingi Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim di Batam Center, kepada Kepri Media Group, kemarin.

Tahapan distribusi logistik Pemilu, sebutnya, sangat vital karena dapat menggangu tahapan selanjutnya yakni pemungutan suara pada hari H. “Jadi jangan dianggap sepele. Jadi kami nilai KPU Batam kurang profesional menangani kepemiluan di Batam. Kinerjanya lemah bahkan buruk,” ujar Ribut.

Sekretaris MAPPILU PWI Kepri, Jamil Qasim, ikut mencontohkan kasus, misalnya di TPS 50 dan TPS 51 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam hingga pukul 14.00 wib H-1 kemarin, masih banyak warga yang belum menerima form C6, padahal idealnya form C6 sudah harus diterima H-3. Alasan petugas KPPS karena blanko form C6 sendiri baru diterima H-2. 
Informasi tersebut sudah dikonfirmasi via WA ke Sudarmadi Komisioner KPU Kota Batam namun belum ditanggapi.

Selain distribusi logistik, Mappilu PWI Kepri juga menyoroti daftar pemilih tetap baik tetap (DPT) maupun tambahan DPTb yang sampai H-1 tak beres.

“Ada begitu banyak warga Batam yang akan kehilangan hak suaranya karena tak terdaftar di DPT maupun DPTb. Ini juga masalah yang tidak bisa didiamkan,” katanya.

Menurutnya, sebenarnya tanpa terdaftar di DPT atau DPTb, masyarakat bisa memilih menggunakan KTP elektronik masing-masing di TPS sesuai alamat KTP tersebut. “Tapi siapa yang bisa menjamin surat suara cukup untuk pemilih yang hanya diberikan waktu satu jam yaitu pukul 12.00 hingga 13.00 WIB itu. Karena kertas suara hanya dilebihkan sebanyak 2% dari DPT,” ujarnya.

Sebenarnya menurut Ribut, sejak tahapan awal Pemilu, Mappilu PWI Kepri melihat KPU Batam terlihat lamban dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu ini.

Sementara itu, Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim juga sepakat bahwa kinerja KPU Batam kali ini sangat menurun. “Mungkin bisa kita sepakati bahwa kinerja KPU menurun ke KPUD pada pileg dan pilpres kali ini. Ini sangat amburadul,” ujar Candra.

Ia juga menyebutkan bahwasannya amburadulnya kinerja KPU itu dimulai dari penyusunan DPT hingga distribusi kertas suara dan logistik Pemilu.

 

“Semoga KPU Batam mau memperbaiki diri. Paling tidak jangan lagi menambah cacat-cela di TPS dan saat penghitungan nanti,” pungkasnya. (* /kmg)