Bupati Karimun Aunur Rafiq saat meresmikan pembanguna kawasan berikat di Desa Gemuruh. (rk)

Karimun, Lendoot.com – Kabupaten Karimun segera memiliki lokasi kawasan berikat di Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Kawasan berikat itu nantinya akan menjadi tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor, atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya untuk diekspor.

Saat ini, kawasan berikat terletak di Desa Gemuruh itu tengah dbangun oleh Pemerintah Daerah dan dilakukan peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepulauan Riau.

“Jika selesai pembangunannya, dikawasan ini barang impor akan bisa masuk. Lalu akan dimodifikasi untuk dilakukan ekspor kembali, bisa untuk lokal atau juga daerah lainnya. Kawasan ini telah diberikan ke PT. KND (Kundur Nusantara Development),” kata Bupati Rafiq usai melakukan peletakan batu pertama pembangan Kawasan Berikat, Sabtu (5/9/2020).

Nantinya, Lanjut Rafiq, Pulau Kundur akan menjadi wilayah investasi. Adapun pembangunan kawasan berikat itu pada tahap awal akan membutuhkan 3 hektar, dimana kedepannya lahan pertanian dengan luas 1.900 hektar akan disulap menjadi lokasi kawasan Industri.

“Pulau kundur ini akan diubah tata ruang, dari yang semula kawasan pertanian nantinya menjadi kawasan industri dengan luasnya kurang lebih 1.900 hektar dan pembangunan awalnya dibutuhkan 3 hektar,” katanya.

Ia mengatakan, terkait pembangunan kawasan berikat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah melakukan koordinasi bersama Kadin Kepri. Dimana lahan seluas 500 hektar yang disediakan agar menjadikan Karimun sebagai bagian dari BBK (Batam, Bintan, Karimun) Murah.

“Dengan adanya investasi ini, maka terbuka lapangan pekerjaan untuk masa yang akan datang,” katanya.

Terkait, penyerapan tenaga kerja, Rafiq mengatakan pihaknya telah menegaskan kepada pihak perusahaan untuk memprioritaskan 70 persen tenaga kerja dengan total pekerja yang dibutuhkan sekitar 500-2000 pekerja.

“Perusahaan harus menyerap 70% tenaga kerja lokal atau dari anak tempatan, apabila itu dilakukan tentu perusahaan akan nyaman,” ucap Rafiq.

Sementara itu, Direktur PT KDN Wahyu menuturkan bahwa pihaknya sudah ditetapkan sebagai penyelenggara kawasan berikat sejak 26 Desember 2019 lalu oleh DJBC Kepulauan Riau.

“Sudah diterbitkan terkait penyelenggaran kawasan berikat, kemudian untuk pelaksanaan kita tunggu perizinannya selesai dan juga legalitasnya dengan harapan kita tentunya sesegera mungkin terselesaikan,” kata Wahyu.

Lalu, mengenai tenaga kerja, PT KDN sangat menyanggupi permintaan Pemerintah Kabupaten Karimun terkait penyerapan 70% tenaga kerja lokal.

“Kita menyanggupi permintaan pemerintah tersebut,” katanya.

Dalam waktu ke depan, Selain PT KDN, kawasan berikat ini nantinya juga akan dikembangkan oleh satu perusahaan lainnya. Yaitu, PT Berkah Pulau Bintan untuk pembangunan Smelter. (rk)