Karimun, Lendoot.com – Bupati Karimun Aunur Rafiq berpesan agar perangkat pemerintah tidak terlibat politik praktis. Khususnya kepada Badan Permusyawartan Desa (BPD) Desa Sungai Utara Kecamatan Kecamatan Kundur Utara, Kamis (9/7/2020).

“BPD tidak boleh jadi pengurus partai politik. Ada satu sudah diberhentikan. Tidak boleh juga mengurus timses calon Pilkada, tapi tetap punya hak politik,” kata Rafiq dalam arahannya usai pelantikan 7 BPD tersebut.

BPD memiliki tugas membantu menciptakan masyarakat adil, makmur dan maju di desanya. Mengedepankan kerjasama dengan kepala desanya.

“Bekerjasamalah dengan kepala desa. Utamakan kekompakan dalam rencana pembangunan di desa. Untuk merencanakan ADD (anggaran dana desa). Dan saya berpesan, BPD
harus sejalan dengan kepala desa,” jelasnya.

Rafiq juga berpesan agar kepala desa siap menerima masukan dari BPD. “Harus kompak, transparansi yang baik. Karena ini ujungnya untuk masyarakat,” katanya.

Dalam menjalankan tugasnya, aparat desa ada pendampingan yang dilakukan inspektorat, kejaksaan, dan dengan unsur pimpinan kecamatan. “Konsultasikan, sebelum ada masalah, konsultasikan dengan aparatur di sini,” jelasnya.

Bagi aparat hukum, Rafiq berpesab kalau memang tidak bisa dilakukan pembinaan lagi, aparat diminta melakukan penindakan.

Ada 7 BPD di Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara. BPD ini menjalani masa bakti 2020-2026. (msa)