ilustrasi pegawai honor saat upacara beberapa waktu lalu. (istimewa)

Karimun, Lendoot.com – Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap pembangunan daerah. Hanya saja di daerah lain tidak melakukan kebijakan non-populis seperti Pemkab Karimun lakukan.

Pertengahan tahun lalu, Pemkab Karimun melalui Bupati Karimun harus mengambil langkah- langkah kebijakan untuk menghadapi situasi pandemi tersebut.

Salah satu kebijakan ialah dengan melakukan pengurangan besar-besaran terhadap tenaga honor yang betahun-tahun telah mengabdi dan juga harus memangkas sejumlah anggaran untuk penanganan Covid-19.

Kabar terbaru, Kabupaten Karimun hingga saat ini masih berhasil mempertahankan tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemkab Karimun. Mereka dipastikan dapat terus bekerja, meskipun keuangan daerah masih belum pulih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun (Sekdakab) Muhammad Firmansyah mengaku dengan nada bangga bahwa Kabupaten Karimun hingga 2022 ini masih mampu mempertahankan pegawai honorer yang selama ini telah bekerja untuk Pemkab Karimun.

“Kita masih pertahankan dan tidak ada kita melakukan pemberhentian atau pemutusan kontrak,” kata Sekda Firmansyah, Selasa (4/1/2022).

Ia menyebutkan, meski diawal tahun ada beberapa tenaga kontrak yang dilakukan pemutusan hubungan kerja, namun itu bukan disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah, melainkan karena ada yang melakukan pelanggaran dan pensiun.

“Secara keuangan memang kami banyak melakukan recofusing untuk penanganan Covid-19. Kami hanya sempat memangkas anggaran untuk honor pegawai dan tenaga honor dan itu dengan alasan agar tidak adanya pemberhentian,” katanya.

“Meskipun honor atau gaji ada pemotongan, tapi kita tetap mempertahankan mereka dan tidak merumahkan,” ucap Firmansyahsyah.

Firmansyahsyah berharap pada 2022 ini, kondisi dapat kembali normal dan anggaran yang sebelumnya dialihkan untuk penanganan Covid-19 dapat difungsikan seperti sedia kala untuk gaji pegawai honor juga dapat dinaikkan kembali.

Ketika masyarakat dimintai tanggapannya atas ‘keberhasilan Pemkab Karimun’ yang tidak jadi memberhentikan honorernya saat kondisi ekonomi seperti ini, malah menyampaikan sindirannya.

“Hebat betol ya Pemkab Karimun. Tidak memberhentikan honorer, tapi gaji mereka dan tunjangan pegawainya dipotongin. Setahu saya, ini satu-satunya Pemda di Indonesia yang melakukan kebijakan potong gaji ” ujar warga saat berbincang santai di sebuah kedai kopi di Tanjungbalai Karimun, siang tadi.

Sindiran itu karena hanya Pemkab Karimun tercatat satu-satunya pemerintah daerah tingkat II di Indonesia yang melakukan rencana kebijakan merumahkan pegawai honornya, meski akhirnya batal.

Kebijakan itu urung dilakukan lalu diganti dengan kebijakan lainnya, yakni memotong upah dan tunjangan. Ketika ekonomi masyarakat sedang sulit, Pemkab Karimun memotong upah honorer dan pemotongan tunjangan pegawai negerinya.

“Sekarang ada honorer bergaji cuma Rp650 ribu sebulan. Bayangkan dapat apa uang segitu? Menyedihkan Pemkab ini, tidak ada di Indonesia ini,” ujar warga yang enggan disebut namanya menimpali kebijakan tersebut.  (rko/msa)