Mahasiswa Batam Desak Pemerintah Atasi Masalah Sampah dan Perusahaan Ilegal

Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Batam, kemarin. (ft qori)

Batam – Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (5/2/2025) siang menjelang sore kemarin.

Mereka menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari penanganan masalah sampah yang semakin mengkhawatirkan hingga keberadaan perusahaan yang beroperasi tanpa izin di kawasan Tanjunguncang.

Menanggapi aksi tersebut, anggota Komisi I DPRD Batam, Anwar Anas, mengapresiasi semangat kritis mahasiswa. “Aksi ini menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan yang dihadapi Kota Batam,” ujar Anwar.

Anwar juga menegaskan bahwa DPRD akan menindaklanjuti semua aspirasi yang disampaikan mahasiswa. “Kami akan segera memanggil dinas terkait untuk membahas masalah sampah, perusahaan ilegal, dan program-program pemerintah lainnya yang menjadi sorotan mahasiswa,” tambahnya.

Masalah sampah menjadi salah satu isu utama yang disuarakan oleh mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Batam tersebut.  Mereka mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi atas permasalahan sampah yang semakin mengkhawatirkan di Kota Batam.

Menurut para mahasiswa, tumpukan sampah di berbagai titik Kota Batam tidak hanya mengganggu keindahan kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Mereka meminta pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang membuang limbah sembarangan.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, anggota Komisi I DPRD Batam, Anwar Anas, mengakui bahwa masalah sampah memang menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah. “Kami akan segera membahas masalah ini dengan dinas terkait untuk mencari solusi yang tepat,” ujarnya.

Anwar Anas juga mengatakan, DPRD Kota Batam akan membuktikan komitmennya dalam menampung aspirasi masyarakat.  

“Kami akan segera membentuk tim khusus untuk membahas masalah-masalah yang disampaikan oleh mahasiswa,” ujar Anwar. “Kami berharap dengan adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat menemukan solusi terbaik untuk permasalahan yang ada.”

Mahasiswa tersebut juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dievaluasi. Lantaran masih banyaknya sampah menumpuk yang tidak diangkut di sejumlah titik Kota Batam. “Kemudian MBG, status Rempang, perusahaan. Semuanya akan kami tindaklanjuti,” kata Anwar.

Ia menuturkan persoalan DLH tidak bisa maksimal dalam pengangkutan sampah dikarenakan armada. Banyak armada pengangkut sampah yang sudah tidak layak pakai atau rusak.

 “Semoga di Februari ini armadanya sudah ada. Sepengetahuan kami terkendala alatnya. Buldosernya biasanya lebih dari satu tapi karena rusak,” katanya.

Ia menambahkan terkait perusahaan tanpa izin di Tanjunguncang pihaknya akan melakukan pengecekkan. Terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) karena fraksi Gerindra paling bertanggungjawab dalam kegiatan ini, aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan ke pemerintah pusat. (rst)