Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya berfoto bersama usai lokarya jurnalistik (ist)

Gresik, Lendoot.com – Tindakan oknum wartawan yang secara terang-terangan melakukan hal-hal tidak sepatutnya seperti memeras, mengancam, serta merugikan lainnya yang jelas menyalahi kode etik jurnalistik, membawa keresahan para kepala desa.

Atas keresahan itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik membuat Lokakarya Jurnalistik di Hotel Aston Inn, kemarin.

Dalam pertemuan ini disepakati sejumlah poin antara PWI, AKD, Dewan Pers, Polres Gresik dan Kejari Gresik. Poin pertama, jika ada oknum wartawan yang datang lalu mengancam dan melakukan pemerasan, maka para kepala desa bisa langsung melaporkannya ke kantor polisi. Mulai Polsek atau Polres.

Kedua, bila ada pemberitaan yang dirasa kurang tepat. Narasumber bisa meminta hak jawab 2×24 jam. Bila tidak digubris, bisa langsung melapor ke Dewan Pers.

Di sela Lokakarya Jurnalistik ini, juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman tentang pencegahan penyalahgunaan profesi pers.

Penandatangan dilakukan langsung Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir, Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis, Kejari Gresik M Handan Saragih, Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya, Ketua AKD Gresik Nurul Yatim dan Ketua PWI Gresik Ashadi Ikhsan.

Ketua PWI Gresik Ashadi Ikhsan mengatakan sering mendapat keluhan adanya wartawan dalam tanda kutip yang datang ke desa-desa. Bermodal kartu pers tanpa memiliki perusahaan pers yang berbadan hukum.

Oknum wartawan itu mendatangi kepala desa, kepala sekolah, dan lainnya. Mereka datang mencari-cari kesalahan lalu meminta uang. Akibat perbuatan mereka, wartawan di Gresik yang sudah memiliki kartu UKW, berasal dari perusahaan media yang terdaftar di dewan pers terkena imbasnya.

“Kepala desa tidak perlu takut lagi, ada proses hukum. Kalau menghadapi mereka,” kata Ashadi kepada awak media.

Selanjutnya dirinya berharap setelah adanya kesepakatan ini semua kompak untuk melawan oknum-oknum wartawan tak bertanggung jawab itu. “Karena ulah mereka, wartawan yang benar-benar wartawan justru terkena imbasnya,” tambah Ashadi.

Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya meminta agar kepala desa di Gresik tidak takut lagi. Apalagi sampai menghindari wartawan yang datang ke kantor desa.

Agung memberikan tips mulai dari menanyakan dahulu kartu UKW wartawan tersebut dan dicek berasal dari perusahaan medianya.

Selama ini, sudah ada 800 pengaduan tentang pers di seluruh Indonesia. Belum ada yang dari Gresik. Dengan adanya Lokakarya Jurnalistik PWI Gresik ini, menambah wawasan kepala desa tentang produk jurnalistik.

“Jika sudah masuk ranah pidana seperti mengancam, memeras dipersilakan lapor polisi,” pesan Agung Dharmajaya kepada MSI Group.

Ketua AKD Gresik Nurul Yatim bersyukur karena dengan adanya penjelasan Dewan Pers ini kepala desa di Gresik menjadi tahu batasan ruang informasi publik sejauh mana.

“Mana media abal-abal mana media yang punya legalitas bisa memberikan pengertian luas. Dengan adanya lokakarya ini kami menjadi mengerti sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Hadir sebagai narasumber Bupati Gresik, Polres Gresik, Kejari Gresik yang disampaikan oleh Kasi Pidsus, serta perwakilan dari PWI. (*/msa)