Karimun – Hasil rapat kordinasi terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram (Kg) bersubsidi di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri membuahkan hasil.
Bupati Aunur Rafiq yang memimpin rapat tersebut yang diagendakan Dinas Perdagangan Koperasi UKM ESDM Karimun itu memutuskan agar agen atau pangkalan LPG 3 Kg yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dicabut izinnya.
“Mungkin dalam tiga bulan ke depan tidak boleh menjual gas LPG 3 kg, setelah itu diizinkan lagi,” ujar Bupati Rafiq membaca keputusan rapat bersama tersebut, Selasa (5/9/2023).
Rapat dihadiri perusahaan penyalur LPG 3 Kg di Kabupaten Karimun. Rapat berlangsung di ruang rapat Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun juga dihadiri pihak Pertamina, dari Polres Karimun dan TNI.
Selain itu Bupati juga menginstruksikan Satgas untukj melaksanakan razia ke pengusaha besar yang nilai atau modal usahanya di atas Rp1 miliar (makro) namun masih menggunakan LPG 3 Kg.
“Apabila ada ditemukan, berikan teguran dan peringatan,” tegasnya.
Pengusaha yang nilai usahanya di bawah Rp1 miliar dan PNS boleh menggunakan gas itu. Yang perlu adalah pengawasannya agar penggunaannya tidak berlebihan,” ungkapnya.
Bupati juga akan juga mengeluarkan Perbup (peraturan bupati) tentang pengawasan kebutuhan LPG 3 kg di tengah masyarakat.
Dalam rapat itu, Bupati Rafiq juga mendengar dari pihak distributor bahwa, kelangkaan LPG 3 Kg ini terjadi karena alasan transportasi. Lama pengangkutan dari Tanjung Uban ke Karimun memakan waktu empat sampai lima hari.
Data yang dipaparkan dalam rapat tersebut, kouta LPG 3 Kg untuk Kabupaten Karimun pada 2023 sebanyak 5.356 metrik ton (MT).
Sampai dengan Agustus 2023 sudah terealisasi 1.509.800 tabung atau 4.529,400 MT, dengan demikian masih ada tersisa kouta 827 MT.
Untuk rata-rata per bulan 188.725 tabung atau 566,175 MT. Kebutuhan nyata di tahun 2023 sebanyak 6.794,100 MT, artinya masih kekurangan kouta 1.438,100 MT. (*/yud)
