Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindag dan ESDM Karimun, Muhammad Yosli
Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindag dan ESDM Karimun, Muhammad Yosli (ian)

Karimun – Kuota minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, mulai dikurangi 50 persen pada Februari 2019.

“Februari ditarik 50 persen, Maret 10 persen, dan bulan-bulan selanjutnya juga 10 persen,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli di Tanjung Balai Karimun, Kamis lalu seperti dikutip dari antarakepri.

Muhammad Yosli mengatakan, pengurangan kuota minyak tanah bersubsidi dilakukan oleh Pertamina seiring pemberlakuan program konversi minyak tanah ke elpiji yang dimulai Desember 2018 yang lalu.

“Minyak tanah bersubsidi memang ditarik, tapi minyak tanah keekonomian (nonsubsidi) tetap ada,” kata dia.

Menurut dia, program konversi minyak tanah ke gas sebenarnya sudah direncanakan sejak 2015 namun baru terealisasi pada akhir 2018.

Program ini, kata dia, bertujuan untuk mengurangi beban anggaran pemerintah yang selama dialokasikan untuk menyubsidi minyak tanah.

Disinggung masih adanya warga yang belum mendapat paket perdana tabung elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram, Yosli mengharapkan kepada konsultan distribusi untuk melakukan pengecekan dan pendataan kembali.

“Data yang digunakan memang data 2015. Dan pendataan merupakan kewenangan Kementerian ESDM, kita tidak diikutsertakan. Jadi kita berharap ada pengecekan lagi,” ujarnya.

Berdasarkan data 2015, jumlah pengguna minyak tanah yang menerima paket perdana tabung elpiji 3 kilogram sebanyak 45.587, terdiri atas 44.961 rumah tangga dan 626 pelaku usaha mikro.

Sementara itu untuk pengisian elpiji, dia mengatakan bahwa Pertamina telah menunjuk lima agen, yakni PT Petromas Jaya Abadi, PT Bintan Abadi Sejahtera untuk wilayah Tanjungbatu, Kecamatan Kundur, PT Lestari Cipta Prima Saksi, PT Prima Jaya Sukses dan PT Cipta Nusa Indonesia.

Dia berharap lima agen tersebut melakukan pengisian ulang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sementara sambil menunggu keluarnya SK penetapan HET dari Gubernur Kepri.

HET sementara itu, menurut dia, merupakan HET yang diusulkan kepada gubernur, yakni untuk wilayah Pulau Karimun Besar sebesar Rp25.000 per tabung, Pulau Kundur Rp26.000, Pulau Moro Rp24.000, Pulau Durai Rp26.000, Pulau Buru Rp26.000, Pulau Belat dan Ungar masing-masing Rp27.000 per tabung.

“Sementara ini HET kami berlakukan agar harga tidak melambung. Agen dan pangkalan juga ka k minta mematuhi HET ini,” ujar Muhammad Yosli. (*)