Karimun – Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menegur agen minyak tanah untuk wilayah Pulau Karimun Besar menyusul terjadinya kelangkaan minyak tanah bersubsidi.

“Bupati memerintahkan kami untuk menegur agen minyak di Pulau Karimun Besar. Masyarakat mengeluh soal langka dan mahalnya minyak tanah,” kata Kepala Disdagkop, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli di Tanjung Balai Karimun, Selasa, seperti dikutip dari antarakepri.

Muhammad Yosli mengatakan, teguran tersebut diberikan setelah pihaknya mendapat informasi dari Pertamina dalam rapat pada Senin (18/3), bahwa agen minyak tanah tersebut, sampai tanggal 18 Maret belum juga mengambil kuota minyak tanah untuk bulan ini ke depo Pertamina di Tanjunguban, Kabupaten Bintan.

Akibatnya, kata dia, minyak tanah menjadi langka dan harganya melambung tidak terkendali.

“Kita menyesalkan kenapa agen belum mengambil kuota untuk bulan ini. Sementara masyarakat pasti menyalahkan pemerintah daerah yang terkesan tidak tanggap menyelesaikan persoalan ini,” tuturnya.

Dia mengatakan memang Pertamina telah mengurangi kuota minyak tanah sebesar 50 persen, menyusul diterapkannya program konversi minyak tanah ke gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram.

Namun demikian, pengurangan kuota tersebut tidak akan berdampak pada kelangkaan minyak tanah karena sebagian besar pengguna minyak tanah sudah menggunakan gas elpiji (LPG) 3 kilogram.

“Kuota tersisa masih cukup, buktinya di pulau-pulau lain seperti di Moro atau Kundur tidak masalah, tidak ada gejolak masyarakat seperti di Pulau Karimun,” ujarnya.

Dia berharap pihak agen segera mengambil kuota minyak tanahnya dan mengingatkan untuk tidak memanfaatkan kesempatan adanya kebijakan Pertamina mengurangi minyak tanah bersubsidi, dan selanjutnya di pasaran akan beredar minyak tanah nonsubsidi.

“Akibat kondisi di masyarakat seperti ini, Pertamina membatalkan kebijakannya untuk mengurangi kembali kuota minyak tanah hingga 100 persen pada April mendatang, dan baru akan dilakukan kalau pasokan gas elpiji 3 kg berjalan normal dan lancar,” ujarnya.

Yosli mengapresiasi kebijakan Pertamina mengingat pasokan LPG masih tersendat-sendat, dan masih banyak warga yang belum mendapatkan paket tabung elpiji 3 kg.

“Kami juga mengimbau kepada pangkalan dan pengecer minyak tanah agar tidak melakukan penimbunan dan menjual kepada masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan Pertamina,” ujarnya.

Pantauan, sejumlah warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak tanah, kalaupun ada harganya melambung sampai Rp13.000 untuk takaran satu botol bekas air mineral, bahkan di Meral menembus Rp22.000.

“Sejak tadi pagi, sudah puluhan orang menanyakan minyak tanah di warung, sedangkan kami sudah tiga pekan tidak menjual minyak tanah,” kata Rudi, seorang pengecer minyak tanah di Tanjung Balai Karimun.

Informasi dihimpun, minyak tanah bersubsidi dipasok oleh lima agen, yakni PT Cipta Nusa Indonesia (CNI) sebelumnya mendapat kuoat sebesar 150 kiloliter, dan kini dikurangi 50 persen sehingga menjadi 75 kiloliter sebagai tindaklanjut dari program konversi minyak tanah ke gas. Kemudian PT Petromas Jaya Abadi (PJA) sebesar 558 kiloliter dan dikurangi menjadi 279 kiloliter, PT Bintan Abadi Sejahtera (BAS) sebanyak 168 kiloliter menjadi 84 Kl, PT Prima Jaya Sukses dari 105 Kl menjadi 52,5 Kl dan PT Lestari Cipta Prima Sukses (LCPS) dari 162 Kl menjadi 81 Kl.

Sementara, untuk agen elpiji 3 kg, PT CNI mendapat jatah sebanyak 8.400 tabung, PJA 10.080 tabung, BAS 10.080 tabung, PJS 3.920 tabung dan PT LCPS sebanyak 7.280 tabung. Totalnya sebanyak 39.760 tabung sementara pengguna minyak tanah bersubsidi, berdasarkan data Pertamina sebanyak 45.587, terdiri atas 44.961 rumah tangga dan 626 pelaku usaha mikro. (*)