Bupati Aunur Rafiq menandatangani kesepakatan pembangunan gereja Santo Joseph Karimun, siang tadi. (riandi)

Karimun, Lendoot.com – Sesuai hasil kesepakatan dalam rapat lintas sektoral yang berlangsung di Kantor Bupati Karimun, Selasa (10/3/2020) kemarin. Renovasi Gereja Santo Joseph Karimun akan tetap dilanjutkan

Rapat yang dipimpin Bupati Karimun, Aunur Rafiq itu, tampak dihadiri ketua DRPD Karimun Yusuf Sirat, Kakan Menag H Jamzuri, Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur, Danlanal TBK, Letkol Laut (P) Mandri Kartono, Sekda Karimun, Muhammad Firmansyah.

Rapat juga dihadiri perwakilan Aliansi Peduli Kabupaten Karimun dan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Karimun dan pihak Gereja Santosa Joseph Karimun dari Keuskupan Pangkal Pinang, Romo Pascal.

Dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa APKK akan mencabut perkara gugatan Nomor 33/G/2019/PTUN.TPI. Itu akan dilakukan setelah pihak gereja menyerahkan gambar rencana renovasi ke Pemda Karimun dan akan dibahas melalui rapat teknis bersama FIUB dan APKK.

Ada enam poin kesepakatan yang telah ditandatangani dalam rapat tersebut, itu menunjukan sebagai bentuk bahwa Karimun sangat menghormati dan menghargai antar umat beragama.

“Jangan lagi ada tudingan Karimun itu intoleran, hal itu dapat kita buktikan hari ini dengan lahirnya kesepakatan bersama,” kata Aunur Rafiq.

Sebanyak 6 Poin Kesepakatan Bersama Soal Gereja St Joseph Karimun itu, di antaranya;

  1. Bahwa akan dilakukan renovasi gereja di tempat yang lama dan tidak akan direlokasi.
  2. Bahwa renovasi gereja dilakukan sesuai dengan pengajuan IMB yang baru beserta gambar yang dibahas dalam rapat tindak lanjut pembangunan gereja.
  3. Jika gambar diserahkan gereja ke Pemerintah Daerah, akan diadakan rapat teknis dengan pihak APKK, FUIB dan pihak gereja.
  4. Setelah kesepakatan ini ditandatangani masing-masing pihak, maka pihak APKK akan mencabut gugatan perkara Nomor 33/G/2019/PTUN.TPI di Pengadilan TUN Tanjungpinang.
  5. Bahwa peletakan batu pertama dilakukan sebagai simbol toleransi masyarakat Kabupaten Karimun terhadap kerukunan umat beragama, setelah rapat teknis dilakukan dan IMB hasil revisi diterbitkan.
  6. Masing-masing pihak harus menghormati kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani bersama, disosialisasikan ke masyarakat hasil rapat tindak lanjut penyelesaian pembangunan gereja yang dilakukan hari ini. (rnd)