TP4D saat meninjau proyek pemerintah dalam tugas pendampingannya. (ist)

Karimun, Lendoot.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia resmi membubarkan Program TIM Pegawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Pembubaran tersebut berdasarkan pertimbangan atas tugas dan fungsi kejaksaan di bidang pengamanan pembangunan strategis yang bersifat preventif dan persuasif. Ini telah diatur secara defenitif dalam struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karimun Khairur Rahman mengatakan, dihapuskannya TP4D dalam melakukan pendampingan terhadap program-program pemerintah tidak mempengaruhi Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan.

“Tahun 2019 ialah tahun terakhir TP4D, namun meski begitu Kejaksaan tetap melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap program-program pemerintah,” kata Khairur, Senin (6/1/2020).

Ia menyebutkan, pengawasan dan pengamanan, nantinya akan dikembalikan kepada Tupoksi masing-masing bidang, seperti pendampingan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari.

Tahun 2020, sebanyak 60 kegiatan di sembilan Instansi dan lembaga daerah didampingi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Karimun tahun 2019.

Adapun dari jumlah 60 kegiatan itu, total Anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dilakukan pengawasan oleh TP4D berjumlah Rp108.387.608.000.

Dari sembilan instansi tersebut ada 60 kegiatan pengawasan yang dilakukan, di antaranya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sebanyak 5 kegiatan, Dinas Perdagangan, UKM dan ESDM sebanyak 1 kegiatan, Kantor Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah sebanyak 1 kegiatan.

Lalu Dinas Pendidikan sebanyak 16 kegiatan, Dinas Perhubungan sebanyak 6 kegiatan, Dinas Perikanan sebanyak 2 kegiatan, Dinas PUPR sebanyak 16 kegiatan, Dinas Pangan dan Pertanian sebanyak 4 kegiatan sedangkan untuk Desa Pangke sebanyak 9 kegiatan. (ricky robiansyah)