Bupati dan Wakil Bupati Karimun mengenakan masker saat beraktivitas. (riandi)

Karimun, Lendoot.com – Pemkab Karimun telah mengesahkan Peraturan Bupati (Perbup) Karimun nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum dalak upaya pengendalian Covid-19.

Ada sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam Perbup yang ditandatangani Bupati Karimun Aunur Rafiq, Kamis (10/9/2020) kemarin. Dan sudah dipublikasikan secara resmi.

“Iya, P erbupnya sudah saya teken,” ujar Bupati Karimun Aunur Rafiq.

Sebelumnya Rafiq menyebut, bahwa dasar Perbub tersebut sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni instruksi presiden yang dituangkan dalam Perppu dan sudah disahkan dalam bentuk undang-undang. Tujuannya untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Ada sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi itu  untuk individu dan sanksi pelaku usaha.

Untuk Individu, sanksi yang dikenakan antara lain denda administratif sebesar Rp 50 ribu. Dan, kerja sosial membersihkan fasilitas umum dan publik selama satu jam.

Sementara bagi pelaku usaha yang melanggar, ada sanksi  teguran dan tertulis. Ada juga sanksi berupa penghentian usaha selama tiga hari hingga tujuh hari. Serta denda administratif berkisar Rp 500 ribu-Rp 2 juta, dan bisa berupa juga pencabutan izin usaha.

“Sanksi denda administratif tersebut ditransfer ke kas daerah atau petugas yang ditunjukkan oleh Bupati Karimun. Pembayaran denda administratif paling lambat dilakukan 1 x 24 jam setelah sanksi dijatuhkan,” katanya.

Pengenaan sanksi tersebut juga dikatakan tidak mengurangi kewajiban pelaku usaha terhadap penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Penerapan sanksi pelanggaran protokol kesehatan tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP Karimun dengan melibatkan perangkat daerah, TNI, Polri dan instansi terkait lainnya. (rk)