Karimun, Lendoot.com – Pelabuhan peti kemas Malarko yang digadang- gadangkan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia telah 7 tahun mangkrak pengerjaannya.
Pelabuhan itu sudah mulai dibangun sejak tahun 2008 lalu dengan nilai pagu Rp 225 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2008 lalu.
Proyek tersebut mulai dihentikan sejak tahun 2012 dan sampai saat ini belum ada kejelasan terkait kelanjutan pembangunannya.
Pada tahun 2018 awal lalu, Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan kembali menggelontorkan dana untuk kelanjutan proyek tersebut sebesar Rp 50 Miliar, namun anggaran tersebut tidak digunakan dan dikembalikan ke pusat.
Saat ini, akibat terbengkalainya pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Malarko tersebut, membuat kondisinya tidak lagi baik, dimana tiang- tiang dermaga yang telah dibangun di sisi laut sudah mulai keropos dan berkarat.
Padahal pelabuhan peti kemas cukup dibutuhkan Karimun sebagai daerah tujuan investasi baru di Indonesia dan Kepulauan Riau. Dan akibatnya pelabuhan peti kemas yang representatif itu berimbas pada laju investasi di Karimun.
Bahkan, dikabarkan Tiga calon investor asing batal masuk ke Karimun setelah mengetahui daerah tersebut tidak memiliki pelabuhan peti kemas yang representatif. Ketiganya yakni investor dari Tiongkok, Singapura dan PT Sakura, konsorsium dari Jakarta.
Anggota Komisi V DPR RI asal Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, pembangunan pelabuhan peti kemas itu seharusnya dilanjutkan dan tidak boleh dihentikan.
“Sebagai infrastruktur yang dibiayai oleh negara, pembangunan pelabuhan peti kemas Malarko, kalau belum selesai harusnya tidak boleh berhenti,” kata Ansar Ahmad ditemui saat reses di Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Senin (23/12/2019) kemarin.
Ia menyebutkan, dirinya akan berupaya mendorong Pemerintah Pusat untuk dapat melanjutkan pembangunan pelabuhan peti kemas itu.
“Apalagi, kebutuhan anggaran untuk proyek pelabuhan peti kemas Malarko tersebut tidak banyak lagi, hanya sekitar Rp 100 miliar. Kalau infrastruktur lainnya sampai triliunan, pemerintah pusat mampu, Rp 100 miliar bukan angka yang besar,” kata mantan Bupati Bintan itu.
Ia menyebutkan, pembangunan pelabuhan malarko itu telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan saat Rapat dengar pendapat antara komisi V DPR RI dengan Kemenhub.
“Saya sampaikan, pak pelabuhan Malarko tinggal butuh sekitar Rp 100 miliar lagi. Mudah-mudahan tahun 2021 nanti banyak yang bisa kita lakukan,” kata Ansar.
Sementara itu Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, dirinya sudah pernah menyurati Kementerian Perhubungan perihal penyelesaian pembangunan pelabuhan peti kemas Malarko.
“Ini membutuhkan dorongan, dan keberadaan bapak Ansar di Komisi V yang mitra kerjanya Kementerian Perhubungan, diharapkan dapat membantu kita,” katanya. (ricky robiansyah)
