Pemkab Anambas meminta DKP Pemprov Kepri untuk turun membantu keluhan nelayan yang disampaikan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anambas mengenai zona tangkap nelayan. (dan)

Pemkab Anambas meminta DKP Pemprov Kepri untuk turun membantu keluhan nelayan yang disampaikan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anambas mengenai zona tangkap nelayan (ropi)

Anambas, Lendoot.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meminta Pemerintah Provinsi Kepri untuk turun membantu nelayan di Anambas.

Bantuan yang diminta Pemerintah Anambas ini untuk melakukan upaya penguatan mediasi penanganan konflik internal antara nelayan pancing ulur dan nelayan bagan.

Selain itu, ada juga masalah penanganan kekurangan pasokan untuk memenuhi kebutuhan BBM jenis Solar.

Permintaan ini dihasilkan saat rapat mediasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonsia (HNSI) di Aula Rapat Dinas DPMPTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja Anambas, kemarin.

Rapat mediasi tersebut menyikapi keluhan HNSI terkait wilayah jalur tangkap nelayan.

Ada perbedaan antara nelayan pancing alur dan nelayan bagan mengenai zona tangkap dan ketentuan aturan operasi bagi nelayan di anambas.

Menyikapi keluhan tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Ody Karyadi berjanji akan segera menyelesaikan peroalan yang terjadi.

“Minggu depan, Kepala DKP Kepri akan turun langsung ke Anambas. Nanti akan mendudukan masalah jalur tangkap dan juga mensosialisasikan terkait permasalahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021,” kata Ody.

Lebih jauh Ody mengatakan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan menjadi akar masalah.

Kemudian, katanya, Pemerintah Daerah juga meminta kepada kepala DKP Kepri agar segera memfungsikan Cabang DKP Kepri yang ada di Anambas.

” Selama ini, kita lihat Cabang Perikanan DKP Kepri tidak begitu aktif. Pejabat yang bertugas acap kali tidak berada ditempat,” ungkapnya

Lanjut, katanya, menyangkut isu kekurangan pasokan BBM, ia menegaskan kedepannya pemerintah akan memanfaatkan minyak subsidi dan akan meminta kepada dinas terkait untuk melakukan pengawasan. (dan)