Suasana sidang ketiga dengan agenda Sidang praperadilan telah digelar, Senin (10/11/2020) di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun. (ist)

Karimun, Lendoot.com – Sidang praperadilan gugatan Alfalah terhadap Satreskrim Polres Karimun terkait dugaan kekeliruan penetapan Alfalah sebagai tersangka, berlanjut.

Pada sidang ketiga dengan agenda Sidang praperadilan telah digelar, Senin (10/11/2020) di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun. Dalam agenda mendengar keterangan saksi ahli, penetapan tersangka Alfalah, menurut saksi ahli, dianggap tidak sesuai KUHAP.

“Menurut saya penetapan tersangka ini tidak memenuhi unsur,” ujar Dr Parningotan Malau ST SH MH saat sidang ketiga yang dipimpin Hakim Tunggal Renny Hidayati, SH, Senin (9/11/2020) di ruang sidang utama Cakra Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Balai Karimun.

Menurut Parningotan Malau, penetapan tersangka Alfalah tidak memenuhi unsur antara lain; pertama, perbuatan yang diarahkan kepada pemohon (Alfalah, red), belum dapat dikonstruksikan penyidik. Kedua, penyidik Satreskrim Polres Karimun belum mampu menggambarkan Alfalah sebagai pelaku tindak pidana seperti yang disangkakan. Dan ketiga, tidak terpenuhinya unsur kesalahan berupa niat jahat Alfalah terhadap korban.

Saksi ahli bidang hukum pidana dari Universitas Putra Batam dalam sidang tersebut, menyebut bahwa unsur pertama perbuatan yang diarahkan pemohon belum diinstruksikan penyidik itu, di antaranya; sejak awal Alfalah tidak mengenal Pelapor  (korban, red)  seperti Cece Andi Sofian, Fahrul Razi dan Aldi(tersangka)

Sementara tidak memenuhi unsur tindak pidana yang kedua yakni, penyidik Satreskrim Polres Karimun belum mampu menggambarkan Alfalah sebagai pelaku tindak pidana seperti yang disangkakan. “Tidak dicantumkannya pasal 55 KUHAP dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) maupun dalam surat penetepan tersangka terhadap Alfalah,” papar Malau dalam sidang itu.

Unsur ketiga yang tidak terpenuhi saat penetapan tersangka terhadap Alfalah, kata Malau, yakni tidak terpenuhinya unsur kesalahan berupa niat jahat Alfalah terhadap korban.

“Merujuk pasal 378 KUHP, tidak ada maksud Alfalah terhadap korban untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Tidak adanya menggunakan nama palsu, tidak ada tipu muslihat dan atau kebohongan untuk menyerahkan barang kepada korban, memberi utang penghapusan piutang,” paparnya.

Ada dua poin lagi yang dianggap saksi ahli sebagai kekeliruan dalam penetapan tersangka Alfalah. Pertama, kata Malau, barang bukti uang Rp 8 juta tidak ada relevansinya atau keterkaitan dengan kasus tindak pidana yang disangkakan kepada Alfalah.

Pasalnya, uang tersebut merupakan imbalan dari jasa Alfalah mengantar dan menjemput Aldi dan rombongan. Bahkan ahli memberikan contoh ada seorang koruptor yg menyewa PSK (pekerja seks komersial) setelah jasanya digunakan diberikan 50 juta. Kemudian koruptor tersebut tertangkap, uang yang diberikan koruptor tersebut bisa di sita.

“Tapi apakah PSK itu ikut dijadikan tersangka juga karena menerima uang? Tentu tidak,  karena uang yang diterima PSK tersebut merupakan imbalan dari jasa melayani koruptor, bukan terlibat ikut dalam tindak pidana korupsinya,” tambahnya dalam persidangan.

Satu lagi yang dianggap tidak tepat yang dilakukan Satreskrim Polres Karimun adalah, penyitaan barang bukti yang tidak melalui prosedur hukum berlaku.

“Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik jika sudah mendapat atau mengantongi izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Kecuali, keadaan tertangkap tangan atau dalam keadaan  mendesak ,” ujarnya.

Dalam kondisi ini, kata saksi ahli, kalau Pengadilan letaknya jauh misalnya  Polres nya di sini (Karimun, red) dan pengadilanya di Lingga, masih ada alasan tapi kalau jarak pengadilan saja bisa di tempuh dalam waktu 15 menit. “Menurut kami penyidik wajib meminta persetujuan dahulu karena tidak dalam kategori mendesak,” jelas saksi ahli.

Demikian keterangan saksi ahli dalam sidang ketiga tersebut, yang kemungkinan menjadi salah satu dasar hakim menyampaikan kesimpulan atau putusannya yang diagendakan, Jumat (13/10/2020) mendatang.

Sebelumnya, pada 5 November 2020 lalu, sidang perdana telah dilaksanakan dengan agenda pembacaan permohonan sidang. Dan, sidang kedua praperadilan menggugat Satreskrim polres Karimun itu dilanjutkan, Jumat (6/11/2020), dengan agenda tanggapan dari termohon. (msa)