Karimun, Lendoot.com – Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun mengungkap kasus dugaan perkara tindakan pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun TA (tahun anggaran) 2020.

Kasus ini dibeberkan pihak kejaksaan negeri Tanjungbalai Karimun di kegiatan press rilis yang digelar di Aula Kejari Tanjungbalai Karimun, Kamis (11/11/2021).

Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Meilinda mengatakan, kasus ini diselidiki sejak November hingga Desember 2020 lalu. Temuannya,  berupa gaji serta tunjangan Anggota DPRD Karimun yang tidak dibayarkan karena ada kelebihan pencarian pada bulan sebelumnya.

Gaji dan tunjungan sebanyak 30 anggota dewan itu berkisar antara Rp15 Juta sampai Rp30 juta per anggota dewan.

“Kami menerima laporan dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan Sprint (surat perintah, red) penyelidikan nomor  02/L10 12/FD 11/2020 per tanggal 23 November 2020. Isinya tentang tindak penyalahgunaan Anggaran sekretariat Dewan DPRD Karimun,” terangnya di hadapan wartawan.

Meilinda juga menjelaskan penetapan HN, Mantan Bendaraha DPRD Karimun sebagai tersangka dilakukan karena pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup kuat atas dugaan korupsi tersebut karena sebagai pihak yang mengeluarkan anggaran tersebut.

Meilinda menambahkan, modus yang dilakukan tersangka dengan merekayasa SPP-LS gaji dan tunjangan anggota dan pimpinan dewan, dengan memalsukan tanda tangan Sekretaris DPRD (Sekwan).

”Kami menemukan tujuh dokumen pencairan,” jelasnya.

Usai acara tersebut, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun Tiyan Andesta kepada wartawan menambahkan, penanganan kasus korupsi ini terdapat pemulihan keuangan negara. Artinya, ada penggembalian uang negara dari hasil korupsi itu ke kas daerah.

Ketika ditanya wartawan, adakah tersangka lain yang membantu upaya korupsi HN, Tiyan mengatakan sudah memeriksanya para saksi. “Saksi-saksi sudah kita panggil. Sementara, HN sendiri melakukan ini. Untuk tersangka lain, nanti kita lihat fakta di persidangan,” jelasnya.

Tiyan menambahkan, untuk sisa kerugiaan negara yang belum di kembalikan sekitar Rp277 juta.

“Ada pernyataan dari bendahara bahwa dia memalsukan tandatangan, baik itu nilainya maupun tanda tangan Sekwan DPRD Karimun,” pungkasnya. (msa)