ilustrasi pegawai honor atau pegawai non-ASN saat upacara beberapa waktu lalu. (istimewa)

Karimun, Lendoot.com – Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan 1.056 formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jumlah  itu diperuntukkan untuk mengisi sejumlah formasi di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Karimun, antara lain 750 untuk formasi guru, 57 untuk tenaga kesehatan dan 249 tenaga teknis.

Bupati Karimub Aunur Rafiq mengatakan, kebutuhan pegawai di Pemkab Karimun saat ini berjumlah kurang lebih 3.000. Dimana, jumlah itu saat ini diisi oleh Tenaga Honorer.

Dengan formasi yang didapatkan hanya berjumlah 1.056, Kabupaten Karimun akan kekurangan sekutar 2.000 pegawai.

“Jadi masih ada 2.000 lebih lagi tenaga honor. Kalau untuk kebutuhan kita ya 3.000 lebih itu,” kata Rafiq, Rabu (16/11).

Ia mengatakan, saat ini Pemerintah Daerah tidak lagi bisa menggunakan jasa tenaga honorer, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), terhitung November 2023 hanya memperbolehkan menggunakan tenaga Ourshourshing.

“Kami belum mendapat informasi, apakah nanti ada lagi pembukaan di tahun 2023. Tapi tentunya harapan kita dibuka lagi,” katanya.

Lanjut Rafiq, jika tidak ada lagi penerimaan PPPK ataupun regulasi lain dari pemerintah maka ribuan tenaga honorer di Kabupaten Karimun terpaksa dirumahkan.

Ia berharap ada kebijakan-kebijakan lain dari Menpan RB terkait nasib tenaga honorer di daerah.

“Makanya, jika sampai bulan November tidak ada lagi penerimaan maka akan harus ada dirumahkan. Kita berharap ada kebijakan lainnya dari Menpan RB kewenangan Pemerintah Daerah untuk mempertahankan,” katanya.

Rafiq meminta kepada Tenaga Honorer di Pemerintah Kabupaten Karimun untuk bersabar hingga ada kebijakan baru dari Menpan RB terkait nasib mereka.

“Saya juga minta agar tenaga honorer bersabar. Mari kita berjuang sama-sama,” katanya. (rko)