Jakarta – Berbagai usulan proyek prioritas strategis nasional dari Pemerintah Provinsi Kepri berhasil telah terakomodir dalam Musrenbangnas (musyawarah rencana pembangunan nasional) tahun 2022 untuk realisasi tahun 2023 di Jakarta, belum lama ini.
Ada 11 usulan program prioritas nasional di Provinsi Kepri yang diakomodir pemerintah pusat dari sebanyak 28 usulan proyek program prioritas yang dibawa Pemprov Kepri ke Musrenbangnas tersebut.
Usulan program prioritas yang diakomodir dalam Musrenbangnas tahun 2022 itu di antanya terbesar untuk Kabupaten Bintan.
Dari 11 usulan yang berhasil diloloskan Ansar untuk tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri, empat di antaranya untuk pembangunan Kabupaten Bintan.
Berikut ke-11 usulan program prioritas yang terakomodir dalam Musrenbangnas tersebut;
1. Pembangunan jembatan Batam-Bintan.
2. Pembangunan jalan lintas barat lanjutan Bintan.
3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Bintan.
4. Pembangunan bangunan pengendali banjir Batam-Bintan.
5. Pembangunan pelabuhan samudera Teluk Buton Natuna.
6. Penyediaan air baku DAS Kawal Bintan Tahap 2.
7. Pemberdayaan dan pembinaan kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata.
8. Pembangunan flyover Simpang Kabil.
9. Jumlah siswa SMK yang tersertifikasi.
10. Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya.
11. Tenaga kerja industri yang mendapatkan sertifikat kompetensi.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad kepada wartawan mengungkapkan keyakinannya kalau kesebelas program ini bisa menjadi daya dukung Provinsi Kepulauan Riau terhadap pembangunan nasional.
Terutama sekali program pembangunan jembatan Batam-Bintan yang bertujuan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara pulau Batam dan pulau Bintan.
“Semakin meningkatnya arus barang dan jasa antara Batam dan Bintan sekarang ini membutuhkan infrastruktur penghubung yang memadai seperti jembatan,” kata Gubernur Ansar.
Berdirinya jembatan Batam-Bintan juga mampu mendukung perkembangan perekonomian khususnya di sektor industri, pariwisata, perdagangan, pertanian, dan perikanan di kedua pulau.
Sekaligus dapat menjadi pemicu berkembangnya kawasan baru di sepanjang koridor jembatan Batam-Bintan.
Selain itu, pembangunan ruas jalan lintas barat lanjutan menjadi usulan dari Pemerintah Provinsi Kepri karena belum adanya ruas jalan yang menguntungkan langsung wilayah utara pulau Bintan di Tanjunguban dengan wilayah timur pulau Bintan di kota Kijang.
“Sekarang arus barang dan jasa menjadi lambat karena harus ke kota Tanjungpinang dulu akibatnya waktu dan biaya transportasi menjadi tidak efisien,” ujar Gubernur Ansar.
Selanjutnya, penyelesaian krisis air bersih juga menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan.
Dengan semakin sering terjadinya krisis air bersih pada musim kemarau maka dibutuhkan pasokan air bersih untuk memasok kebutuhan masyarakat pulau Bintan, ditambah dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian sejalan dengan meningkatnya kebutuhan air bersih.
Kesebelas usulan program tersebutpun menjadi komitmen Gubernur Ansar untuk memastikan seluruh program dapat diselesaikan demi tercapainya kemajuan di Provinsi Kepri. (*amr)
