Bintan – Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menyampaikan pendapat akhir dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna. Agenda utama rapat ini adalah pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bintan dan penyampaian Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bintan pada Senin (25/8/2025).
Roby menegaskan bahwa perubahan status badan hukum BPR Bintan menjadi Perseroan Daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan. “Perubahan ini bukan hanya sebatas regulasi, melainkan upaya nyata dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), yang telah bekerja keras dalam penyempurnaan Ranperda tersebut.
Struktur Perubahan APBD dan Komitmen Transparansi
Terkait Ranperda Perubahan APBD 2025, Bupati Roby menjelaskan bahwa rancangan tersebut disusun berdasarkan penyesuaian target pajak dan retribusi, pergeseran belanja, penyesuaian standar harga regional, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Struktur perubahan APBD 2025 meliputi:
Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar lebih dari Rp1,206 triliun.
Belanja Daerah sebesar lebih dari Rp1,328 triliun.
Pembiayaan Daerah yang ditopang oleh SILPA sebesar Rp122,29 miliar untuk menutup defisit tanpa menimbulkan defisit baru.
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memperkuat transparansi data keuangan melalui pemutakhiran basis data pajak, digitalisasi sistem keuangan, dan keterbukaan informasi publik. “Transparansi data adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan dipercaya masyarakat,” tegas Roby.
Bupati juga menyatakan bahwa pemerintah sepakat dengan fraksi-fraksi DPRD untuk mengarahkan belanja daerah pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan bagi UMKM, koperasi, dan sektor perikanan-kelautan.
Mengatasi SILPA dan Percepatan Anggaran
Menanggapi masukan terkait tingginya SILPA, Roby menegaskan pemerintah telah melakukan langkah strategis, di antaranya memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, mempercepat proses pengadaan, serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola anggaran.
Bupati Roby menutup pidatonya dengan harapan agar seluruh agenda pembahasan Ranperda dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (fji)
