APBD Natuna 2025 Capai 51,29 Persen per Mei, Bantuan Keuangan Dominasi Pengeluaran

Ilustrasi realisasi APBD 2025. (ft rusdiandika)

Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 mencapai Rp605,27 miliar atau 51,29 persen dari total pagu Rp1,18 triliun hingga 31 Mei 2025. Capaian ini berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang diterima redaksi.

Pendapatan: PAD Rendah, Pendapatan Lainnya Menonjol

Pendapatan daerah hingga akhir Mei terbagi dalam tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Pendapatan Lainnya.

PAD menunjukkan realisasi sebesar Rp46,43 miliar atau 36,03 persen dari pagu Rp128,86 miliar. Komponen dengan kinerja terendah adalah Pajak Daerah yang baru terealisasi Rp16,21 miliar dari target Rp90,76 miliar atau hanya 17,86 persen.

Namun demikian, ada kabar baik dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang justru melampaui target, dengan realisasi Rp13,2 miliar dari target Rp8 miliar atau 165,03 persen.

Sementara itu, Pendapatan Lainnya mencatatkan performa tertinggi dengan capaian 71,79 persen, terutama dari pendapatan transfer antar daerah yang sudah mencapai 82,20 persen.

Belanja Daerah: Belanja Modal Masih Minim

Di sisi belanja, realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp566,50 miliar atau 45,32 persen dari pagu Rp1,25 triliun. Komponen Belanja Pegawai menjadi yang tertinggi dengan realisasi Rp285,06 miliar atau 52,81 persen dari total pagu Rp539,77 miliar.

Namun, Belanja Modal yang merupakan indikator pembangunan fisik masih tergolong rendah. Hingga akhir Mei, baru terserap Rp48,11 miliar dari total anggaran Rp208,86 miliar atau 23,04 persen.

Bantuan Keuangan Dominasi Belanja Lainnya

Untuk Belanja Lainnya, serapan anggaran cukup baik yakni 57,16 persen, dengan dominasi pada Belanja Bantuan Keuangan. Total realisasi untuk bantuan ini mencapai Rp92,18 miliar dari pagu Rp115,19 miliar atau 80,03 persen, mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam menyalurkan dana ke desa dan lembaga penerima bantuan lainnya.

Sayangnya, sejumlah pos seperti belanja bagi hasil, subsidi, dan bantuan sosial belum menunjukkan realisasi sama sekali, dan ini perlu menjadi perhatian bagi OPD teknis terkait.

Pembiayaan Daerah Masih Nol

Pada sisi pembiayaan, hingga akhir Mei 2025, Penerimaan Pembiayaan Daerah belum terealisasi, termasuk dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp70 miliar. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh proses administrasi yang masih berjalan atau belum rampungnya hasil audit keuangan tahun sebelumnya. (rap)