Batam, Lendoot.com – Daerah kepulauan yang notabene dikelilingi lautan dan sumber penghasil ikan, seperti Provinsi Kepri sangat terbilang penting memiliki tempat pelelangan ikan (TPI).
Ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin yang juga turut mendorong Pemprov Kepri agar membangun TPI di tiap-tiap kabupaten dan kota di Kepri ini.
Pembangunan TPI dapat melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI maupun bersinergi dengan Kabupaten/Kota.
Wahyu mengatakan, pembangunan TPI penting untuk memastikan nelayan kecil mendapatkan kesejahteraan melalui pendapatan yang adil.
Selama ini, nelayan kecil masih memiliki ketergantungan terhadap penampung atau toke yang harga belinya jauh di bawah harga pasaran.
Kondisi ini pula menyebabkan terjadinya praktik utang-piutang yang menyebabkan nelayan tidak bisa berpaling ke penampung lain untuk mendapatkan harga yang adil.
Diketahui, setakat ini, Kepri baru memiliki satu TPI di Natuna, namun hingga saat ini belum beroperasi.
“Tempat pelelangan ikan penting agar nelayan sebagai produsen bertransaksi langsung dengan konsumen, tidak melalui penampung lagi. Selama ini nelayan sudah dirugikan, mereka terpaksa utang ke toke untuk menutupi operasional,” katanya seperti dikutip dari sijoritoday, Senin (19/12/2022).
Wahyu menerangkan, dalam kawasan TPI, pemerintah harus menyediakan tempat penyimpanan bersuhu dingin (cold storage) agar hasil tangkap nelayan tahan lama.
Cold storage ini nantinya akan dikelola BUMD Kepri, yang kemudian disewakan ke koperasi nelayan.
“Artiannya BUMD Kepri juga memiliki ruang untuk mengembangkan bisnis di sana,” tuturnya.
Politisi PKS itu menyampaikan, selain TPI, pemerintah juga perlu mengawasi penyaluran BBM subsidi untuk nelayan melalui kartu kendali.
Di lapangan, ia masih menemukan laporan nelayan yang mengaku ada praktik culas, satu kapal didaftarkan ke dua kartu kendali.
“Kalau seperti itu, BBM subsidi sudah tidak tepat sasaran, pemerintah harus evaluasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengawasan,” ucapnya.
Wahyu menambahkan, ia mendorong agar pemerintah mempercepat pemerataan pelabuhan perikanan.
Setakat ini, di Kepri baru terdapat tiga pelabuhan perikanan seperti di Anambas yang dikelola Pemprov, Batam dikelola swasta, dan Natuna yang dikelola KKP RI.
Jumlah ini masih jauh dari kata cukup jika dibandingkan dengan luas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711.
“Jumlahnya harus ditambah, masakan Kepri seluas ini tapi pelabuhan perikanan nya hanya tiga. Pelabuhan yang mangkrak itu boleh dialih fungsikan jika ada komitmen bersama untuk mensejahterakan nelayan,” tambahnya. (*/ddh)
