Natuna, Lendoot.com – Penanganan inflasi yang terjadi di Provinsi Kepri harus mendapat perhatian khusus semua pihak. Termasuk Bupati dan Wali Kota untuk memperhatikan produk pangan strategis yg sensitif terjadinya inflasi seperti cabe, bawang merah dan lain-lain, dan segera mengambil langkah-langkah strategis.
Bupati Natuna Wan Siswandi sepertinya sangat memahami hal tersebut dan akan mengadakan lagi rapat kordinasi dengan instansi di bawah kepemimpinannya di Natuna.
“Ini harus mendapat perhatian khusus, oleh karena itu saya berharap nanti jajaran di bawah kami memperhatikan produk pangan strategis yang sensitif terhadap inflasi segera didapatkan langkah-langkah strategis mengatasinya,” ujarnya..
Wan Siswandi turut menghadiri acara Rakor Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten-Kota se-Provinsi Kepri, bertempat di Ruang Rapat Cempaka Putih Rumah Dinas Bupati Karimun.
Rakor yang dibuka Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, mengundang bupati dan walikota dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri untuk mengadakan rapat koordinasi (rakor) tingkat kepala daerah.
Dalam rapat koordinasi, secara umum, Ansar bersama kepala daerah maupun perwakilan dari setiap kabupaten dan kota membahas tentang isu-isu terkini yang berkembang di Provinsi Kepri dan pengkoordinasian untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kepri.
Selain itu Heri Mokhrizal menyampaikan menyalurkan Dana DAK dan Dana Pembantu, Dana Desa yang mendapat hambatan segera harus di selesaikan.
“Selain itu mengenai penyaluran dana DAK, Dana Pembantu dan Dana Desa yang masih terhambat harus segera kita cari solusinya agar masalah ini segera terselesaikan selian itu masalah Bantuan Sosial 2% dari Dana Transfer Umum sebagaimana amanat PMK Nomor 134/PMK.07/2022. Agar benar-benar dilaksanakan dalam 3 bulan ini, dan khusus Natuna 2%,” ucapnya.
Asisten Pemerintah dan Kesra Gubernur Kepulauan Riau Heri Mokhrizal menyampaikan mengenai penambahan bulan imunisasi dan melakukan perhatian masalah pecepatan digitalisasi keuangan.
“Kita akan melakukan penambahan Bulan Imunisasi sampai akhir bulan September agar betul-betul di laksanakan Bupati/Wali Kota mengingat masih ada beberapa Kabupaten/Kota yg belum 100%, hingga saat ini Natuna sudah 94%, selain itu masalah pecepatan digitalisasi keuangan agar menjadi perhatian Kepala Daerah bersama TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah),” pungkasnya. (dan)
