Anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Karimun Muhammad Fadly. (ist)

Karimun, Lendoot.com – Seorang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Tebing yang merupakan perangkat terbawah di Bawaslu Karimun yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu, berinisial HA mengundurkan diri.

Ha diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena dinilai tidak netral sebagai salah satu pengawas pemilu. Sikap tidak netral ini dengan cara terang-terangan memposting dukungan pribadinya kepada Calon Bupati Karimun nomor urut 2.

Anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Karimun Muhammad Fadly membenarkan pengunduran diri HA tersebut. Pengunduran diri ini dilakukan setelah setelah Bawaslu mendapatkan laporan terkait ada salah satu PTPS tidak netral, pihaknya langsung menelusuri perihal tersebut.

Bawaslu Karimun langsung menghubungi Panwascam Tebing untuk segera melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap HA yang diduga sebagai PTPS yang dimaksud.  Namun sebelum dilakukan pemanggilan, HA yang merupakan PTPS terpilih di TPS 08 Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing tersebut langsung mendatangi Kantor Sekretariat Panwascam Tebing dan menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota PTPS.

“Dalam menetapkan hal tersebut apakah menjadi sebuah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Tentunya harus dilakukan pengkajian lebih lanjut. Namun sebelum hal tersebut dilakukan, yang bersangkutan datang ke Panwascam Tebing untuk mengundurkan diri secara sukarela,” kata Fadli.

Ia mengatakan, Bawaslu Karimun dalam melaksanakan rekruitmen PTPS melalui Panwascam di 12 Kecamatan se-Kabupaten Karimun telah sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI.

Menurutnya, proses seleksi dimulai dari penerimaan pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober – 10 November 2020 dan kemudian diumumkan hasil seleksi tersebut pada tanggal 11 November 2020.

“Dalam rangkaian proses seleksi mulai dari penerimaan pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara tersebut, H memenuhi segala persyaratan untuk menjadi seorang PTPS, termasuk tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai PTPS,” ujar Fadli.

Ia menambahkan proses seleksi tersebut belum menjadi hasil akhir dari penetapan PTPS terpilih. Pada tanggal 11 hingga 12 November 2020, Bawaslu Karimun melalui Panwascam di 12 Kecamatan membuka ruang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karimun untuk memberikan masukan dan tanggapannya terhadap hasil seleksi calon PTPS yang telah diumumkan.

“Tidak hanya menerima tanggapan dan masukan masyarakat, Bawaslu Karimun juga mengirimkan seluruh daftar nama dan NIK Calon PTPS hasil seleksi ke KPU Karimun untuk dilakukan verifikasi keanggotaan di partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) milik KPU RI,” katamyam

Lanjutnya, selama dua hari, mulai tanggal 11-12 November 2020 Bawaslu Karimun juga melakukan pemanggilan serta klarifikasi terhadap Calon PTPS yang menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan ataupun terdaftar di dalam SIPOL.

“Jika Calon PTPS terdaftar dalam SIPOL ataupun yang bersangkutan menerima masukan dan tanggapan yang  dapat menggugurkan salah satu syarat sebagai Anggota PTPS. Bawaslu Karimun akan bersikap tegas dengan tidak meluluskan Calon PTPS tersebut,” Tegas Mohammad Fadli. (msa/rko)