Batam – Realisasi belanja modal Pemerintah Kota (Pemko) Batam hingga akhir September (Triwulan III) baru mencapai 37,96 persen. Angka ini terbilang rendah dibandingkan realisasi pendapatan daerah yang telah menyentuh 72 persen.
Rendahnya realisasi belanja modal ini disebabkan oleh sebagian besar proyek fisik yang masih dalam tahap pengerjaan.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan optimisme bahwa target realisasi pendapatan maupun belanja daerah akan tercapai hingga akhir tahun 2025.
“Kita optimis target yang kita tetapkan terhadap pendapatan insya Allah akan mendekati proyeksi yang ada. Begitu juga dengan realisasi belanja, kita yakin akan sesuai rencana,” ujar Amsakar usai Rapat Pengendalian Harga Beras di Aula Engku Hamidah Lantai IV, awal pekan ini.
Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik, menjelaskan bahwa dari total anggaran belanja modal sekitar Rp900 miliar, baru sekitar Rp345 miliar yang terealisasi.
Belanja modal ini mencakup pengadaan sarana, prasarana kantor, hingga pembangunan infrastruktur.
Menurut Abdul Malik, rendahnya realisasi ini adalah hal yang wajar karena sistem pembayaran untuk proyek fisik dilakukan setelah pekerjaan selesai.
“Untuk proyek fisik, sistem pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Saat ini, proyek-proyek tersebut masih berjalan. Targetnya, seluruh pekerjaan bisa rampung pada akhir tahun, baru kemudian dilakukan pembayaran,” jelas Abdul Malik.
BPKAD memprediksi, setelah pembayaran dilakukan di penghujung tahun anggaran, capaian realisasi belanja modal akan meningkat secara signifikan.
Instruksi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan
Amsakar telah menginstruksikan BPKAD untuk segera berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan proyek pembangunan dalam sisa tiga bulan terakhir.
“Saya sudah sampaikan kepada Pak Malik agar berkomunikasi… untuk segera melakukan rapat bersama OPD. Tujuannya untuk memastikan apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan, hambatan dalam proyek, atau penerimaan daerah,” pungkas Amsakar.
Evaluasi menyeluruh di triwulan terakhir ini dinilai krusial untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana. (rst)
