Sekretaris Disnaker Kabupaten Karimun, Raja Jemishak. (ricky)

Karimun, Lendoot.com – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karimun membuka posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Pembentukan posko aduan pembayaran THR itu, sebagai bentuk pemberian kepastian hukum dan mengatasi jika ada keluhan ataupun konsultasi terkait pembayaran THR yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Disnaker Kabupaten Karimun, Raja Jemishak mengatakan, posko pengaduan itu terletak di Kantor Disnaker Kabupaten Karimun Jalan Sudirman Poros, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral.

“Silahkan adukan jika ada hak-hak pekerja yang dilanggar dan tidak sesuai kesepakatan atau aturan yang berlaku,” kata Jemishak.

Ia mengatakan, pada tahun 2021 terdapat kebijakan baru diberikan kepada perusahaan dalam memberikan THR kepada pekerja ditengah Pandemi Covid-19.

Hal itu, sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang telah disebar Disnaker Kabupaten Karimun tertanggal 19 April kemarin, dengan nomor SE/Disnaker-02/IV/214/2021.

Dalam edaran itu, Jemishak mengatakan, perusahaan diberikan keringanan dalam pembayaran THR. Dimana perusahaan boleh terpambat melakukan pembayaran THR, dengan syarat ada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.

“Keringanan ini bukan berarti perusahaan boleh tidak bayar THR, tapi lebih kepada dispensasi waktu pemberian THR lebih longgar dibanding tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Ia menjelaskan, isi dari SE Disnaker Kabupaten Karimun yang telah disebar per tanggal 19 April kemarin antara lain, menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Tenagakerja (Kemenaker) nomor M/6/HK.04/IV/2021, tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2021dan peraturan Menaker nomor 6 tahun 2016, tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Perusahaan Terdampak Tetap Ikuti Aturan Mainnya Tentang THR

Perusahaan yang tidak terdampak pada pandemi Covid-19, agar tetap mematuhi Peraturan Kemenaker nomor 6 tahun 2016, tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, tetap harus mengikuti aturan berlaku.

“Bagi perusahaan yang masih terdampak pada pandemi Covid-19 yang berakibat tidak mampu membayar THR, sesuai dengan ketentuan Permenaker tersebut, maka telah ditetapkan beberapa poin kebijakan yang wajib dipenuhi,” katanya.

Lanjutnya, poin-poin kebijakan yang dimaksud antara lain, pengusaha wajib melakukan dialog dengan pekerja atau buruh, untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan, dan dengan itikad baik.

Kemudian, kesepakatan dibuat secara tertulis, yang isinya adalah waktu pembayaran THR Keagamaan paling lambat sebelum masuknya hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang bersangkutan.

“Perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR keagamaan tahun 2021, secara tepat waktu kepada pekerja atau buruh, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan,” tegasnya.

Bagi perusahaan yang telah melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh, wajib melaporkannya kepada Disnaker Kabupaten Karimun paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan porsi pembayaran THR bagi para pekerja atau karyawan, telah diatur didalam undang-undang ketenagakerjaan, mulai dari lamanye bekerja, jumlah yang wajib dibayarkan. Termasuk pula meski belum genap satu tahun bekerja, wajib mendapatkan THR dengan hitung-hitungan rumusnya telah ditentukan didalam regulasi dari pusat tersebut.

Perusahaan yang bandel atau tidak memberikan hak THR bagi pekerja, dikenakan sanksi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagai atau peluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Sebagaimana yang telah tertuang didalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021, tentang pengupahan. (rko)