Natuna — Suasana hangat terasa di ruang pertemuan Aglow Hotel Harbor Bay, Batam, saat puluhan peserta dari berbagai daerah di Kepulauan Riau berdiskusi serius tentang satu hal yang kerap luput dari perhatian: peta wilayah.
Di antara mereka, hadir H. Mustamin Bakri, S.Sos., M.Si, Anggota DPRD Provinsi Kepri dari daerah pemilihan Natuna–Anambas, yang tampil sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Penggunaan Produk Informasi Geospasial Dasar yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kepri pada 29–31 Oktober 2025.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kepri memperkuat data spasial untuk mendukung penataan wilayah dan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Tahun ini, sosialisasi mengangkat subtema menarik: “Pembangunan Daerah, Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial dalam Penataan Wilayah dan Pembentukan DOB di Provinsi Kepulauan Riau.”
Bagi Mustamin, tema tersebut bukan sekadar teknis, melainkan bagian dari langkah besar menuju terbentuknya Provinsi Khusus Natuna–Anambas, sebuah cita-cita yang telah lama diperjuangkan masyarakat dua kabupaten di ujung utara Indonesia itu.
“Aspek geospasial adalah fondasi dalam penataan wilayah. Tanpa peta batas yang akurat dan disahkan, pembentukan daerah otonomi baru tidak bisa berjalan. Ini momentum bagi Kepri, khususnya Natuna dan Anambas, untuk menuntaskan syarat administratif dan teknisnya,” ungkap Mustamin.
Menurutnya, perjuangan menuju Provinsi Khusus Natuna–Anambas selama ini sudah mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang tidak ringan yaitu melengkapi data geospasial dan peta batas wilayah secara menyeluruh.
“Kita butuh data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus bersinergi agar dokumen peta wilayah rampung sesuai ketentuan Kemendagri dan BIG,” lanjutnya.
Di sisi lain, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Arif Fadillah, yang turut hadir membuka kegiatan, menegaskan pentingnya pemanfaatan informasi geospasial sebagai pondasi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.
“Data spasial membantu kita merencanakan pembangunan dengan lebih tepat. Ini bukan sekadar soal peta, tapi tentang bagaimana kita menata wilayah dengan cerdas,” ujar Arif.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan mulai dari kementerian, lembaga teknis, hingga pemerintah kabupaten/kota. Diskusi berlangsung interaktif, menunjukkan kesadaran baru bahwa pembangunan tidak bisa dilepaskan dari pemetaan dan data spasial yang akurat.
Bagi Mustamin, kegiatan ini memberi harapan baru. Ia menilai, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan lembaga teknis, cita-cita membentuk Provinsi Khusus Natuna–Anambas bukan lagi sebatas wacana, tetapi semakin mendekati kenyataan.
“Natuna dan Anambas punya posisi strategis, baik dari sisi pertahanan maupun ekonomi. Kalau fondasi datanya kuat, saya yakin perjuangan ini akan sampai pada hasil yang kita harapkan,” tutupnya penuh optimisme. (rap)
