Karimun, Lendoot.com – Tim kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq- Anwar Hasyim (ARAH) meyaķini permohonan gugatan Pilkada yang dilayangkan kubu Iskandarsyah- Anwar Abubakar (BERSINAR) akan ditolak Mahkamah Kontitusi pada sidang putusan sengketa Pilkada Karimun mendatang.

Saat ini, sengketa Pilkada Karimun sudah memasuki agenda pembuktian dan tengah menunggu hasil putusan dari Rapat Dewan Hakim untuk memutuskan apakah gugatan ini ditolak atau dikabulkan.

Kuasa Hukum ARAH, Trio Wiramon menyebutkan, pihaknya yakin permohonan kubu Bersinar akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu merujuk kepada pokok permasalahan yang diajukan sangat tidak beralasan menurut hukum sebagaimana diatur dalam PMK No. 6 Pasal 55 Tahun 2020. 

“Kita haqqul yakin permohonan dari Paslon 02 akan ditolak oleh MK,” kata pria yang akrab disapa Amon tersebut.

Ia menjelaskan, pada sidang sengketa Pilkada Karimun dengan agenda pembuktian digelar 2 Maret 2021 lalu, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pemohon (Paslon 02) untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya.

Sebagaimana diketahui melalui perbaikan permohonan yang diajukan pemohon 02, secara substansi bahwa fokus permohonan ada pada dua item; antara lain dugaan manipulasi suara pemilih disabilitas dan dugaan tindakan TSM (terstruktur, sistematis dan masif) yang dilakukan oleh paslon 01 selaku petahana.

“Dalam persidangan itu, pemohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil yang telah dituduhkannya sebelumnya,” katanya.

Ia menjelaskan, pokok perkara terhadap dugaan terjadinya pengelembungan suara pada pemilih disabilitas, pemohon mengajukan keberatan dimana termohon (KPU) diduga dengan sengaja melakukan pengalihan surat suara pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk memenangkan paslon petahana di 5 Kecamatan (Kundur, Kuba, Kuta, Buru dan Durai).

Lebih lanjut, dalam persidangan itu Majelis Hakim sudah mempertanyakan kepada saksi pemohon yaitu Muhammad Ginastra terkait keberatannya atas rekapitulasi di semua kecamatan dan juga apakah hasil-hasil  rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kundur  ditandatangani oleh saksi.

“Saksi Paslon 02 hanya tidak menanda-tangani di 8 TPS dengan jumlah suara disabilitas 27 suara, sedangkan, selebihnya ditanda-tangani oleh saksi paslon 02 di 5 kecamatan yang dianggap bermasalah oleh paslon 02. Termasuk di Kecamatan kundur, dimana tempat jumlah disabilitas terbesar berada,” katanya.

Bahkan, dalam tingkat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kundur, Saksi paslon 02 selain menandatangani hasil rekapitulasi juga tidak mengajukan keberatan.

“Artinya, secara hukum keberatan yang diajukan patut dinyatakan selesai. Mengingat, tidak ada keberatan dari masing – masing pasangan calon,” kata Amon.

“Sejatinya, penanda-tanganan form tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa proses pilkada berlangsung baik, lancar dan aman tanpa gangguan apapun,” katanya.

Selain itu, bukti nyata paslon 02 melemahkan dalil dalil permohonannya adalah saat saksinya Muhammad Ginastra yang menegaskan dalam keterangannya bahwa tidak ada perbedaan hasil rekapitulasi antara hitungan KPU dengan hitungan suara pihaknya.

“Dalam persidangan, saksi paslon 02 sendiri mengakui hasil penghitungan pihaknya bahwa paslon 01 yang meraih suara terbanyak,” terang Amon.

Dengan begitu, Amon mengatakan, dugaan manipulasi suara disabilitas yang dituduhkan oleh paslon 02 sudah terbantahkan dalam agenda jawaban. Kemudian, bantahan tersebut dipertegas dalam agenda pembuktian dimana saksi paslon 02 tidak mampu memperkuat dalil dalil dalam permohonannya.

Dalam persidangan itu juga, ia menyebutkan saksi paslon 02 mengakui dengan jelas bahwa hasil rekapitulasi hitungan KPU menyatakan paslon 01 keluar sebagai pemenang meskipun unggul tipis 86 suara.

Terlebih, dalam permohonannya paslon 02 juga tidak dapat mengungkapkan berapa jumlah selisih penghitungan suara berdasarkan versi mereka.

Tidak hanya itu, lemahnya dalil permohonan pemohon juga diperlihatkan oleh saksi paslon 02, yaitu Agnes Rangkorata dan Nudia Fitri guna. Dimana, saksi Agnes Rangkoratat yang merupakan saksi di TPS lima Kelurahan Buru, Kecamatan Buru mengakui alasannya menandatangani berita acara hasil rekapitulasi di tingkat TPS karena merasa tidak ada kecurangan dalam Pilkada Karimun 2020.

Sementara, saksi Nudia Fitri yang dihadirkan sebagai saksi paslon 02 justru memberikan pujian kepada calon Bupati nomor urut 01, Aunur Rafiq.

“Saksi Agnes mengakui Pilkada Karimun tidak ada kecurangan sehingga ia menandatangani rekapitulasi itu, sedangkan saksi Nudia menyebut pak rafiq orang baik, ini semakin melemahkan dalil-dalil permohonan,” ujarnya.

Kemudian, terkait dugaan tindakan TSM (terstruktur, sistematis dan masif) terhadap paslon 01. Amon mengatakan, tuduhan tersebut terkait dengan mobilisasi dana APBD-P program semenisasi jalan di sejumlah wilayah.

Namun, kenyataannya justru paslon 02 lah yang memenangkan hasil penghitungan suara di TPS -TPS dimana proyek semenisasi dilaksanakan. Termasuk dugaan mobilisasi ASN yang dituduhkan kepada paslon 01. Menurutnya jelas tidak mendasar dan mengada ngada.

Mengingat, faktanya justru paslon 01 yang merupakan petahana dinyatakan kalah di dikantong-kantong ASN dengan telak.

“Alhasil, menurut kami selaku kuasa hukum terlihat sangat jelas bahwa saksi-saksi yang hadir tidak mampu menjelaskan dalil-dalil permohonannya dengan baik bahkan seperti Senjata Makan Tuan,” katanya.

Amon menilai, sebagai petahana paslon 01 dinilai sangat baik dan sangat netral serta tidak mau memanfaatkan kekuasaannya dalam kontestasi Pilkada Karimun 2020.

Hal tersebut bisa dilihat dari pola kampanye yang masih sangat konvensional. Padahal, kondisi pandemi Covid-19 ini bisa saja dijadikan dasar untuk memberikan bantuan besar-besaran kepada masyarakat yang dibumbui untuk memilih petahana guna dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan.

“Alhamdulillah, beliau ternyata memilih untuk tidak memainkan peran kotor tersebut. Kita sangat haqqul yakin permohonan akan ditolak karena pokok permasalahan yang diajukan sangat tidak beralasan menurut hukum sebagaimana diatur dalam PMK No. 6 Pasal 55 Tahun 2020,” tegasnya.(rko)