*Penulis: Candra Ibrahim, Mantan Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Provinsi Kepri
Jika media mainstream (konvensional) tak lagi dianggap mampu menyalurkan aspirasi dan keresahan rakyat, maka jangan salahkan jika hari ini dan ke depan, mereka akan terdegradasi oleh media sosial (medsos) multiplatform.
Dampak lebih jauh, para prinsiple iklan pun akan bermigrasi ke medsos. Inilah “sunatullah” yang sedang terjadi dan bergerak menuju keniscayaan era baru bisnis media.
Yang paling mutakhir, raja mobil listrik, Elon Musk, memberi 9 persen saham “si burung biru” Twitter Inc setara dengan Rp4,7 triliun.
Bagi Musk, tentu ini bukan sekadar “hobi”, namun dia memandang ada potensi “cuan” di platform medsos paling berpengaruh tersebut.
Hari ini, jika kita amati, hampir di semua platform jejaring sosial, banyak iklan bersileweran. Jika mau jujur, tiktok telah merangsek menjadi pelopor atas rebutan kue iklan yang cukup signifikan.
Pemilik tiktok, Zhang Yiming, merupakan pengusaha yang saat ini menjadi orang terkaya di China versi Forbes, setelah Zhong Shansan.
Zhang Yiming dilaporkan memiliki kekayaan sebesar US$ 59,4 miliar, bersumber dari unduhan, iklan, merchands, dan bisnis ikutannya. Begitu pula facebook milik Mark Zukerberg yang hari terakhir bermetamorfosis menjadi Metaverse.
Mengutip Forbes, kini kekayaan Zuckerberg menjadi US$ 117 miliar dan menjadi orang terkaya keenam di dunia.
Bos Facebook lainnya, Chief Operating Officer (COO) Facebook, Sheryl Sandberg kekayaannya juga “menyusut” menjadi US$ 1,9 miliar. Itu sebagai akibat saham facebook menyusut 4,9 persen beberapa waktu lalu.
Cobalah amati beberapa platform jejaring sosial (facebook, IG, twitter, tiktok, aplikasi belanja, chat room, dan lainnya) yang belakangan ini semakin massif menggarap iklan. Tampilan beberapa platform juga semakin seragam, dipenuhi iklan di laman utamanya.
Ceruk iklan di media mainstream pun semakin sempit. Di sisi yang sama, pasar video pendek, reel, story, maupun feed, samakin diminati pemasang iklan. Youtube adalah “keranjang” video paling dahsyat dewasa ini.
Bahkan beberapa pesohor, misalnya Deddy Corbuzier, mungkin tak begitu aware dengan aturan jurnalistik (UU Pers), toh ruang podcast-nya diserbu berbagai kalangan untuk “mengklarifikasi” aneka masalah.
Deddy seolah mengambil fungsi pers, meskipun belum tentu podcast-nya terdaftar di Dewan Pers. Seterusnya, karena banyaknya user atau subscriber media sosial, akibatnya, tampilan platform yang pemiliknya sama menjadi seragam, mengikuti selera user atau subscriber (pemakai/pelanggan).
Hampir semua platform medsos saat ini menyediakan video pendek atau reel. Ujungnya, mereka mengejar quantitas unduhan aplikasi dan tayangan iklan yang menjadi sumber penggerak utama pendapatan mereka. Lalu di mana posisi media “mainstream” pencetak berita?
Sejauh ini, pada umumnya masih nebeng “ketenaran” platform global semacam Google, Yahoo, atau Grup Metaverse (facebook, IG, whatsapp). Kebanyakan dari media mainstream malah terjebak untuk mengisi konten di platform global.
Hanya satu-dua perusahaan media mainstream yang telah menyiapkan menu aplikasi yang mereka bangun sendiri dengan sistem berlangganan. Selebihnya, gratis! Pun, media mainstream kebanyakan hanya menyematkan link berita ke platform global tersebut di atas.
Revenue share yang mereka dapatkan adalah “kebaikan hati” dari platform global semisal google adsense atau iklan yang disematkan oleh platform global sebagai konsekuensi “kerjasama”. Nilainya tak seimbang.
Media jadinya kerap terjebak pada judul-judul “click bait” demi mengejar recehan adsense. Dewan Pers dan PWI pernah mengeluhkan ini kepada Presiden dan Menkominfo agar platform global mau berbagi manisnya duit iklan. Kabarnya, regulasi “win-win solution” sedang disiapkan.
Saat seminar di peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 awal Februari lalu di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), kecemasan insan pers/media “mainstream” tergambar jelas. Para pembicara yang sempat saya simak, mulai dari Kumparan, Kompas, radio Surabaya, Uni Lubis dari IDN News, bahkan Chairul Tanjung, menceritakan kegalauan tersebut.
Semua mengakui kedigdayaan platform global. Salah satu ikhtiarnya, media-media itu mencoba melepaskan diri dari monopoli aplikasi atau platform. Mereka siapkan tools aplikasi sendiri.
Masalahnya, tak semua (pemilik) media mau dan mampu berinvestasi di software maupun hardware-nya. Investasinya tidak murah. Inilah persoalan umum di media mainstream.
Padahal, salah satu obatnya, media (non-medsos) harus bertransformasi menangkap perubahan. Media mainstream sekarang tidak malu-malu lagi meng-scale-up kabar-kabar dari medsos sebagai bahan liputan. Mereka semakin mempertegas eksistensi medsos sambil menggali lubang kuburan sendiri. Massif pula.
Media mainstream banyak yang semakin mendegradasi keberadaan mereka. Salah satunya, selain tidak mau menyesuaikan wujud dengan perubahan pesat di tengah pembaca dan perkembangan iptek, mereka juga tanpa sadar (atau sangat sadar) meninggalkan pembaca mereka.
Salah satunya, media yang tidak menangkap dan memberitakan kejadian yang terjadi di depan mata khalayak pembaca. Carut-marut soal minyak goreng atau bahkan aksi demo, misalnya, sepi dari media mainstream tapi luar biasa ramainya di media sosial.
Ya, puluhan tahun lalu kita sudah mengenal “citizen journalism”, yakni jurnalisme warga. Waktu itu, trend ini memang masih sepi dan masih sempat direkonfirmasi oleh media mainstream (koran, majalah, tabloid, TV, dan radio).
Kerja-kerja jurnalistik masih berjalan baik demi tanggung jawab media sebagaimana diamanahkan UU Pers, yakni menghadirkan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan bertanggung jawab.
Namun kini, dunia medsos sudah terlalu massif. Lautan informasi sudah tumpah ke tengah pembaca, tanpa sempat lagi diuji seluruhnya melalui UU ITE, apakah itu kebenaran atau hanya hoax (kebohongan). Publik nampaknya mulai tidak begitu peduli.
Yang penting, mereka mendapatkan informasi, bahkan dapat menyebarkannya. Ada tombol “share” atau “bagikan”. Mungkin ibarat aliran yang mampet, “informasi” (di medsos) akan mencari jalannya sendiri, dan tak jarang meluber ke mana-mana.
Tragisnya, iklan mengikuti mereka, sementara media mainstream (daerah) masih terlalu berharap kerjasama dengan pemda. (***)
