Karimun, Lendoot.com – Kabupaten Karimun kembali berpeluang mengelola labuh jangkar (Anchorage Area). Hal itu setelah Pemerintah Pusat menetapkan perairan Karimun sebagai salah satu lokasi labuh jangkar.

Akan kembali beropersinya aktivitas labuh jangkar di Perairan Karimun tersebut telah dibahas Pemerintah Provinsi Kepri berdama Pemerintah Kabupaten Karimun.

Dari pembahasan itu, Pemprov Kepri menfotong Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) Karimun melalui PT Karya Karimun Mandiri (KKM) untuk mengelola aktivitas labih jangkar tersebut.

Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Aziz Kasim Djou mengatakan, Pemprov Kepri serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjungbalai Karimun mendukung kembalinya aktivitas labuh jangkar tersebut.

“Semoga sudah bisa berjalan dan dioperasikan oleh PT KKM, kami Pemprov Kepri mendukung begitu juga dari KSOP Karimun, jadi kerja sama ini tinggal dilaksanakan,” ujar Aziz Kasim ditemui di Karimun, Jum’at (19/2/2021).

Ia menyebutkan, sebelum ditetapkan sebagai kawasan labuh jangkar, ada sejumlah kewajiban yang harus terpenuhi, diantaranya titik lokasi yang ditetapkan sebagai labuh jangkar harus dikuasai terlebih dahulu sesui undang-undang yang berlaku.

“Lokasi labuh jangkar harus dipenuhi dan dikuasai dulu. Silahkan koordinasikan pengelolaannya dan juga harus ada pengawasan dari KSOP,” katanya.

Ia menyarankan, BUP sebagai pengelola harus memiliki kesiapan. Nantinya, kegiatan labuh jangkar itu akan terdapat sejumlah jasa yang diberikan antara lain ship to ship (STS) atau aktivutas bongkar muat di atas laut.

“Dalam aktivitas labuh jangkar, terdapat sejumlah jasa yang diberikan oleh pengelola diantaranya STS atau aktivitas bongkar muat ditengah laut, lay up atau kapal berlabuh dalam waktu tertentu, pembersihan, perbaikan, perawatan kapal, penyediaan logistik dan lainnya,” katanya.

Azis mengatakan, pengelolaan yang baik dari BUP nanti akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

“Pendapatan pemerintah bisa tinggi itu tergantung pengelola yakni BUP, kapal yang masuk ini kan punya pasar, tinggal bagaimana mereka masuk disitu dan pemerintah bisa pungut retribusi, PNBP dan jika tidak pandai mengelola ini, maka pemerintah tidak mendapat apa-apa,” jelasnya.

“Kalau aktivitas labuh jangkar ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh BUP Karimun, maka APBD Karimun juga bisa meraup dividen lebih besar,” tambah Aziz.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun, Muhammad Firmansyah mengaku sangat menyambut baik peluang besar yang diberikan oleh Pemprov Kepri tersebut.

“BUP dan Dishub Karimun kita minta untuk berkoordinasi secara intens ke Pemprov Kepri untuk mengurus secara teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pengelola maupun stakeholder yang memegang izin pengelolaan labuh jangkar itu sendiri,” ucap Firmansyah.(rko)