Karimun – Bupati Karimun Iskandarsyah menerima kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Rumah Dinas Bupati Karimun, kemarin.
Pertemuan strategis ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Karimun untuk memaparkan kondisi riil serta tantangan besar dalam memajukan sektor pendidikan di wilayah perbatasan dan kepulauan.
Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi daerah sekaligus meninjau langsung efektivitas kebijakan pendidikan pusat di tingkat akar rumput.
Dalam pemaparannya, Bupati Iskandarsyah menyoroti kondisi geografis Karimun yang memiliki 251 pulau dengan 57 di antaranya berpenghuni. Kondisi ini, menurutnya, menjadi faktor pembeda yang menuntut perlakuan khusus dari pemerintah pusat dalam hal pemerataan akses dan kualitas pendidikan.
“Kondisi geografis kepulauan adalah tantangan nyata. Salah satu isu krusial yang kami dorong adalah percepatan peralihan status sekolah swasta menjadi negeri. Langkah ini sangat dinanti masyarakat karena akan sangat membantu meringankan beban biaya pendidikan,” jelas Bupati.
Bupati juga membeberkan fakta terkait keterbatasan infrastruktur pendidikan yang masih menghantui wilayah kepulauan. Iskandarsyah mengungkapkan masih adanya sekolah yang terpaksa menerapkan sistem tiga shift belajar akibat kurangnya ruang kelas.
“Sistem shift ini tentu berdampak pada efektivitas pembelajaran siswa. Kami sangat berharap dukungan dari Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) agar proses belajar mengajar di Karimun bisa berjalan optimal dan setara dengan wilayah daratan,” tambahnya.
Terkait kualitas akademik, Bupati secara terbuka memaparkan hasil evaluasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA, di mana mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris masih menjadi tantangan besar bagi pelajar di Karimun.
Untuk merespons hal tersebut, Pemda Karimun berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik serta memperbaharui sarana pendukung pembelajaran. Dukungan pusat dalam hal alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik sangat diharapkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
Kunjungan Komisi X DPR RI ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang lebih pro-kepulauan, sehingga visi menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Bumi Berazam dapat segera terwujud. (*/msa)
