Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko. Foto : Dok Lendoot.com

Karimun, Lendoot.com – Suasana Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Karimun masih menghangat. Baru-baru ini jagat media sosial di Karimun dihebohkan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada 2020 yang memiliki dua versi hasil berbeda.

Dua versi perolehan suara itu antara lain hasil rekapitulasi Rapat Pleno KPU Karimun dan hasil hitung cepat SIREKAP KPU. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara melalui rapat pleno terbuka oleh KPU Kabupaten Karimun, pasangan calon (paslon) nomor urut satu, Aunur Rafiq – Anwar Hasyim (ARAH) meraih sebanyak 54.519 suara.

Sementara, paslon nomor urut dua Iskandarsyah-Anwar Abu Bakar (Bersinar) meraih sebanyak 54.433 suara.

Hasil tersebut menunjukkan keunggulan bagi paslon ARAH dengan selisih 86 suara dari paslon Bersinar dari total suara sah sebanyak 108.952 suara.

Yang membuat heboh, hasil hitung dari versi SIREKAP KPU, per tanggal 20 Desember 2020 pukul 11.02 WIB. Paslon Bersinar justru meraih suara 54.455. Sementara, paslon Arah meraih 54.429. Ada keunggulan 28 suara. Dengan begitu, Paslon Bersinar menang,

Eko mengakui bahwa kesalahan itu saat petugas input dari anggota KPPS sehingga terjadi perbedaan antara perhitungan versi hitung cepat KPU melalui SIREKAP dengan hasil pleno KPU berjenjang sebelumnya.

“Itu terjadi salah input, KPPS itu kan mereka memfoto mungkin tidak dimasukkan dimana-dimana-nya, nanti kita akan mencari KPPS mana yang salah input itu,” kata Eko mengakuinya kepada wartawan, Senin (21/12/2020).

Ia mengatakan, aplikasi SiREKAP merupakan alat bantu untuk perhitungan cepat hasil Pilkada dan tidak bisa menjadi acuan untuk hasil Pilkada Karimun 2020.

“Bukan acuan karena sudah tertera pada 4 poin disclaimer yang tertera dibawah website KPU tersebut,” katanya.

Ia menrkankan, pihaknya akan segera menelusuri dan memperbaiki data SIREKAP tersebut agar hasilnya bisa sama dengan hasil Pleno.

“Segera kita telusuri dan perbaiki antara 555 TPS itu. Kayaknya, mengerucut di Kecamatan Karimun kesalahannya,” ucap Eko.

Adapun dalam Aplikasi hitung cepat tersebut, terdapat empat item Disklaimer yang seharusnya menjadi pemahaman oleh masyarakat yang mempermasalahkan hal tersebut.

Pertama, data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara adalah data yang hasil foto formulir Model C.Hasil-KWK yang dikirim oleh KPPS melalui Sirekap.

Kedua, apabila terdapat kekeliruan data pada formulir Model C.Hasil-KWK, akan dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

Ketiga, apabila terdapat perbedaan data yang terbaca oleh Sirekap dengan data yang tertulis pada Formulir C.Hasil-KWK, akan dilakukan koreksi pada Sirekap Web Tingkat Kecamatan.

Keempat, data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam Rapat Pleno terbuka.

Sebagaimana diketahui, KPPS merupakan bagian dari KPU Kabupaten Karimun itu sendiri. Seorang warga mengatakan, bahwa kesalahan di tingkat KPPS merupakan kesalahan KPU juga.

“Kalau terjadi kesalahan di tingkat KPPS, apapun itu, seperti dimaksud Eko di media-media itu, maka jelas itu juga menjadi kesalahan KPU. KPU harus bertanggungjawab. Sebab ini sudah membuat masyarakat resah dan berpotensi ricuh lagi,” ujar warga yang enggan disebut nama kepada lendoot.com.

Belum ada jawaban resmi pihak KPU terkait tudingan warga mengenai alamat keselahan bermuara di KPU tersebut. Pesan singkat yang dikirim ke pihak KPU belum mendapat balasan. (rko)