Kepala Dinas Kesehatan Rachmadi (Foto : Lendoot.com/ Dok)

Karimun, Lendoot.com – Sebanyak 2.146 orang kader Pos Layanan Terpadu (Posyandu) belum menerima Insentif sejak Juli lalu. Perihal itupun diduga memicu terjadinya mogok kerja yang akan dilakukan para Kader Posyandu.

Seorang Kader Posyandu di Kabupaten Karimun mengatakan, pihaknya belum mengetahui penyebab belum cairnya Insentif Kader Posyandu terhitung sejak Juli 2019 lalu.

“Para kader posyandu kompak mogok untuk pelayanan Posyandu karena serinh diberi tugas tetapi insentifnya selalu lambat,” kata kader yang enggan namanya disebutkan itu.

Ia mengatakan, menurut kabar dana insentif kader posyandu itu belum cair karena tidak diserahkannya laporan kinerja hingga Desember 2019. Akibatnya, dana Insentif tersebut menjadi hangus.

“Katanya alasan hangus karena laporan bulan Desember nya belum dikasih. Perasaan kami buat laporan terus,” katanya.

Menurutnya, besaran insentif kader posyandu tersebut hanya sebesar Rp 100 ribu per orang setiap bulannya. Insentif kader posyandu itu dibayarkan per 3 bulan atau triwulan sekali atau 4 x setahun.

Kepala Dinas Kesehatan Karimun, Rachmadi ketika dikonfirmasi perihal itu membenarkan insentif kader posyandu 6 bulan terakhir belum dibayarkan.

“Iya benar (belum dibayarkan). Totalnya sekitar Rp 1,4 miliar,” kata Rachmadi, Senin (23/12/2019).

Ia mengaku pihaknya sudah mengajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karimun namun anggaran belum cair.

“Kami sudah ajukan beberapa bulan lalu ke BPKAD. Katanya duit belum ada, masih menunggu duit dari pemerintah pusat,” kata Rachmadi.

Rachmadi pasrah ketika disampaikan ribuan kader posyandu berencana melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes.

“Ya bagaimana lagi, saya ngerti, kami juga sudah ajukan tapi duitnya belum ada,” kata Rachmadi.

Ia mengatakan, pihaknya masih melakukan upaya agar insentif tersebut dapat segera dicairkan dan dibayarkan kepada para kader Posyandu. (ricky robiansyah)