Karimun, Lendoot.com – Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Presiden telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dalam Intruksi presiden itu, Kepala Daerah diminta untuk menetapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Perihal dikeluarkan kebijakan itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian terhadap hal tersebut dan segera mengambil langkah lebih lanjut.

“Kita pelajari. Karena ini intruksi langsung maka harus kita taati,” kata Rafiq, Kamis (7/8/2020).

Aunur Rafiq mengatakan, Pemkab Karimun akan berkoordinasi bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Karimun untuk mengkaji perihal intruksi itu. Jika sudah nyata, Rafiq mengatakan akan menerapkannya di daerah ini.

“Nanti dikeluarkan Perbup untuk lanjutannya atau buat dalam bentuk lain. Bentuknya seperti apa sangsi seperti apa akan segera kita terapkan,” jelas orang nomor satu di Karimun itu.

Rafiq juga mengatakan, selama ini penanganan masalah Covid-19 di Kabupaten Karimun pihaknya belum memberikan sanksi, baik secara fisik maupun secara denda.

Menurutnya Pemerintah Karimun hanya memberikan sanksi secara psikologis berupa karantina atau perketat pintu masuk dan keluar ke Karimun.

“Karena belum ada aturan baku maka sanksi itu, masih secara psikologis saja. Mereka dikarantina di pelabuhan dan dinaikan kembali ke kapal menuju daerah asalnya,” terang Rafiq. (rk)