Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Sejumlah warga yang menolak relokasi yang akhirnya berujung bentrok, Jokowi menyebut bahwa itu terjadi karena komunikasi yang kurang baik.
Jokowi lantas menyebut, sudah ada kesepakatan jika warga akan mendapat lahan dan bangunan. “Ya itu komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” kata Jokowi di Pasar Kranggot, Banten, Selasa (12/8/2023) kemarin.
“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter, plus bangunannya tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” sambung Jokowi, dikutip dari detikcom.
Ia pun mengutus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk ke sana dan memberikan penjelasan. “Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu,” kata Jokowi.
Senin (11/9/2023) siang, berbagai elemen masyarakat Melayu, melakukan demontrasi di Kantor BP Batam, Batam Center. Demontrasi yang menolak relokasi warga Rempang yang semula damai berakhir ricuh. Pendemo merusak Kantor BP Batam dan menyerang pihak keamanan. 43 pendemo kemudian diamankan.
“Polresta Barelang dan Polda Kepri berhasil mengamankan 43 orang yang di diduga sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melakukan pengerusakan pagar dan kaca gedung kantor BP Batam serta melakukan pelemparan terhadap petugas dalam aksi unjuk rasa yang di lakukan di Kantor BP Batam,” ungkap Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto, Selasa (12/9).
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) telah menyiapkan hunian sementara untuk masyarakat Rempang yang terdampak Proyek Stategis Nasional Rempang Eco-City.
Untuk hunian sementara yang telah disiapkan itu, di antaranya Rusun BP Batam; Rusun Pemko Batam; Rusun Jamsostek; serta ruko dan rumah.
Setiap orang dalam satu keluarga akan mendapatkan biaya hidup yang sebelumnya sebesar Rp 1.034.636 per orang, dinaikkan menjadi Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Biaya hidup per orang tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya.
Selain biaya hidup, masyarakat juga akan mendapatkan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 per bulan, yang naik dari sebelumnya sebesar Rp 1.000.000.
Apabila nantinya masyarakat memilih untuk tinggal di tempat saudara atau di luar hunian yg telah disediakan, maka uang sewa ini akan diberikan kepada masyarakat tersebut, setiap bulannya.
“Hunian baru dan biaya hidup ini, kami berikan sampai rumah permanen baru masyarakat Rempang yang terdampak selesai dibangun,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Selasa (12/9/2023).
Ariastuty atau yang akrab disapa Tuty ini menjelaskan, Hunian tetap yang disiapkan itu berupa rumah type 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2. Hunian itu, berada di kawasan Dapur 3 Sijantung, yang sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal.
Lokasi hunian baru tersebut, akan diberi nama “Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City”. Program ini memiliki slogan “Tinggal di Kampung Baru yang Maju, Agar Sejahtera Anak Cucu”.
Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju.
Sebab, di Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap (SD, SMP hingga SMA), pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial.
Selanjutnya tersedia fasilitas ibadah (Masjid dan Gereja); fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang tertata dan fasilitas Dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.
Pembangunan hunian baru, akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan, hunian tahap 1 akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang.
“BP Batam akan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Rempang Galang,” imbuhnya. (*/rsd)
