Batam – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, menyoroti kontradiksi mendasar di Batam, yakni tingginya angka pengangguran di tengah dominasi sektor industri berskala besar. Hal ini disampaikan Rony dalam diskusi bertajuk “Silaturasa” bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri di Batam Center, Senin (1/12/2025).
Rony menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kepri, khususnya Batam, harus bersifat inklusif agar berkelanjutan.
“Ekonomi itu bagus kalau inklusif. Kalau ada aktivitas industri besar, masyarakat lokal itu bisa mengakses pekerjaan itu,” ujar Rony.
Tingginya tingkat pengangguran dinilai sebagai perhatian serius, karena pertumbuhan industri besar di Batam, yang mayoritas berorientasi ekspor (FTZ), kurang terintegrasi dengan ekonomi lokal sehingga minim efek berganda (multiplier effect).
Solusi BI: Digitalisasi UMKM dan Akses Pasar
Diskusi ini juga menyoroti kendala regulasi kepabeanan yang membebankan biaya cukai tinggi (hingga 40%) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batam saat mengirimkan produk ke luar daerah pabean.
Menanggapi hal tersebut, BI Kepri menawarkan solusi dan komitmen strategis:
Mendorong Sosialisasi Regulasi: Memastikan UMKM mengetahui solusi pembebasan biaya cukai bagi produk yang menggunakan bahan baku domestik.
Memperkuat Digitalisasi UMKM: Melalui platform QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi “harta data” yang dapat digunakan UMKM untuk mengakses pembiayaan perbankan.
Mengembangkan Clustering: Untuk mempermudah pemasaran produk UMKM Batam ke pangsa pasar nasional.
Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, menyambut baik gagasan BI. Ia berharap solusi ini dapat mengatasi hambatan regulasi yang selama ini membebani UMKM, sehingga usaha kerakyatan di Batam dapat bertumbuh di tengah derasnya arus investasi asing. (*/rst)
