Rapat Bersama BP Kawasan Karimun, Gubernur Ansar Targetkan FTZ Karimun Menyeluruh

ADVETORIAL

Gubernur Kepri Ansar Ahmad memprioritaskan Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh di wilayah Kabupaten Karimun. Selain Karimun, Kabupaten Bintan juga termasuk dalam penerapan FTZ menyeluruh.

Pembahasan tersebut dibahas dalam rapat antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama BP Kawasan Karimun digelar di Kabupaten Karimun, Senin (14/2/2022) kemarin.

Ansar mengatakan, ada tiga tugas utama dalam rangka mengembangkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB-PB) atau FTZ di Kepri.

Ketiga tugas itu salah satunya percepatan pengintegrasian kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Hal tersebut telah berdasarkan amanat PP nomor 44 tahun 2021 yang hingga kini belum teratasi.

“Saya menegaskan untuk sama- sama mendorong percepatan FTZ menyeluruh khususnya BP Bintan dan BP Karimun,” kata Ansar.

Dalam kesempatan itu Ansar juga menyinggung tentang remunerasi bagi pegawai BP Karimun, yang saat ini masih mengandalkan hibah dari APBD Kabupaten Karimun, karena belum mendapatkan remunerasi dari APBN.

“Nanti saat menghadap Menko Perekonomian akan kita dorong kembali permasalahan ini,” ujarnya.

Dia juga memaparkan kelembagaan yang ada pada FTZ di Kepri, dalam hal ini khusus di Batam, Dewan Kawasan FTZ langsung dipimpin oleh Menko Perekonomian, sedangkan Gubernur menjadi anggota Dewan Kawasan bersama beberapa Menteri di bidang yang berkaitan dengan keuangan.

“Untuk Bintan dan Karimun, Dewan Kawasan FTZ diketuai oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota sebagai wakilnya. Untuk itu Kepala Daerah harus tau program BP Kawasannya,” katanya lagi.

Oleh karena itu, Ansar mengaku akan mendukung percepatan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Karimun.

Kendati demikian menurutnya, meski areal bandara tersebut tidak berada di dalam kawasan FTZ, namun keberadaannya merupakan kunci berkembangnya kawasan FTZ tersebut.

“Kawasan FTZ Karimun, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi,” pungkasnya. (rko)