Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro mengingatkan pentingnya kepemimpinan kepala daerah dalam mendukung kemajuan suatu daerah.
Terlebih, di tengah penerapan sistem otonomi daerah yang menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan kepada daerah.
“Dengan besarnya kewenangan yang diberikan, diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka hari ini kemajuan republik ini ditentukan variabel, dan variabel yang paling penting adalah kepemimpinan kawan-kawan di daerah,” kata Suhajar seperti dikutip dari infopublik, Kamis (9/2/2023).
Suhajar yang pernah menjabat Sekdaprov Kepri itu juga mengatakan, daerah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengatur urusan pemerintahannya.
Suhajar mencontohkan, sejumlah urusan yang telah dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, seperti urusan di bidang pendidikan yang tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurutnya, kemajuan pendidikan di daerah banyak bergantung terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda), dan pemda juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional, termasuk pengendalian inflasi.
Suhajar yang juga pernah menjabat Asisten Pemerintah Kabupaten Karimun itu menambahkan, hal itu lah yang menjadi alasan Mendagri Tito Karnavian selalu mendorong pemda agar turut berupaya mengendalikan inflasi, sebab keberhasilan pengendalian inflasi merupakan akumulasi kinerja antara pemerintah pusat dan pemda.
Hal itu termasuk tingkat inflasi secara nasional yang merupakan rata-rata akumulasi dari inflasi seluruh daerah.
Suhajar menyatakan, sejumlah langkah yang perlu diperhatikan pemda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain menjaga iklim usaha yang kondusif, salah satunya dengan mempertimbangkan ketentuan pajak yang bakal dikenakan kepada pelaku usaha.
Dia menegaskan, sektor swasta berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk di daerah karena dengan tumbuhnya sektor swasta, maka jumlah pendapatan asli daerah (PAD) turut meningkat.
Menurutnya, belanja yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hanya bersifat stimulan dalam mendukung tumbuhnya ekonomi di sektor lainnya, sehingga keberadaan pelaku usaha perlu didukung.
“Karena untuk memajukan sebuah daerah, ukurannya bukan di APBD tapi di produk domestik regional bruto atau sering disebut PDRB. Berapa jumlah barang-barang dan jasa yang dihasilkan, itu lah sebenarnya yang bisa ditentukan apakah ekonomi bergerak atau tidak,” ujarnya.
Keterangan Foto: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro. (*/mrj)
