Polisi Segera Tindak Praktik Bisnis Pakaian Bekas

Melalui Bareskrim Polri, Mabes Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait penindakan praktik impor pakaian bekas. “Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan tentunya terkait dengan penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau thrifting dan upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan

Jakarta –  Larangan impor pakaian bekas tertuang dalam Permendag tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor langsung ditindaklanjuti Mabes Polri.

Melalui Bareskrim Polri, Mabes Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait penindakan praktik impor pakaian bekas.

“Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan tentunya terkait dengan penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau thrifting dan upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan seperti lendoot kutip dari polri.go.id,  Senin (20/3/2023).

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki juga menyatakan jika bisnis pakaian bekas telah mengancam pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah).

Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, bisnis barang bekas, utamanya pakaian, telah diatur sebagai barang yang dilarang untuk diimpor.

Menteri Teten bahkan meminta bea cukai untuk lebih ketat meningkatkan pengawasan masuknya pakaian bekas impor ilegal.

“Sebenarnya tidak sulit karena sudah kami investigasi, selain lewat medsos (media sosial), ada di Pasar Senen, Gedebage, dan Pasar Baru. Dari situ kan lebih mudah diidentifikasi siapa importirnya,” ucap Menteri Teten. (*/mrj)