Karimun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun, Kepulauan Riau, telah mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Sekolah ini direncanakan dibangun di Pulau Kundur dan akan dikhususkan bagi anak-anak yang berasal dari wilayah pulau-pulau terpencil.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan sejak dua bulan lalu dan dibicarakan langsung dengan Menteri Sosial.
“Usulan sekolah rakyat sudah kami ajukan ke Kemensos RI dua bulan lalu. Bahkan saya sudah bertemu langsung dengan Pak Menteri. Kita berharap usulan ini bisa disambut baik,” ujar Iskandarsyah, Senin (6/10/2025).
Solusi Wajib Belajar dan Pencegahan Putus Sekolah
Menurut rencana, Sekolah Rakyat di Pulau Kundur akan menampung total 900 siswa, yang terdiri dari 400 siswa tingkat SD, 300 siswa tingkat SMP, dan 200 siswa tingkat SMA.
Iskandarsyah menjelaskan, keberadaan sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak di pulau-pulau kecil agar tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa terhambat akses transportasi maupun biaya. Konsepnya memungkinkan siswa belajar sekaligus tinggal di sekolah tersebut.
Pendirian sekolah ini juga merupakan langkah Pemda mendukung program wajib belajar 12 tahun dan mencegah kasus anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Bupati mengaku sempat menemukan kasus anak usia SD di Karimun yang terpaksa berhenti belajar karena kesulitan finansial keluarga.
“Kita ingin di Karimun tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu. Pemerintah harus hadir untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memadai,” tegasnya.
Pemkab Karimun kini sedang menyiapkan lahan di Pulau Kundur untuk mendukung realisasi pembangunan. Iskandarsyah berharap program ini dapat segera terwujud dan menjadi model pendidikan bagi daerah kepulauan lain di Indonesia. (rko)
