Tenaga honorer berseragam khusus kuning pucat, yang turut apel Senin pagi beberapa waktu lalu di Halaman Kantor Bupati. (dok lendoot)

Jakarta – Aturan penghapusan tenaga honorer dipertegas dalam surat Menteri PANRB nomor B/185/M SM 02 03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah  terbitkan pada 31 Mei 2022, lalu.

Keluarnya aturan tersebut membuat peluang pemerintah daerah khususnya untuk mempertahankan tenaga honorer, tertutup. Sebab, aturan ini telah dikeluarkan dengan ketentuan tenaga honorer akan dihapuskan mulai November 2023.

Kebijakan di atas juga sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana masa kerja honorer hanya sampai 28 November 2023.

Dampaknya, setelah penghapusan tenaga honorer tersebut, maka pemerintah daerah (Pemda) tidak bisa lagi menganggarkan gaji honorer dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kepala daerah yang masih menganggarkan gaji honorer akan dikenakan sanksi dan berptensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Seperti dilansir dari Radar Bogor, Sekdako Bogor Syarifah Sopiah mengatakan, pegawai non ASN, termasuk tenaga honorer dan pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), terancam kehilangan pekerjaan pada 2023 karena tidak boleh digaji oleh Pemda.

“Mulai tanggal 28 November 2023 kepala daerah yang menganggarkan gaji non PNS atau PKWT akan dikenakan sanksi, dan menjadi temuan BPK,” ujar Syarifah Sopiah, seperti Lendoot.com lansir dari Radar Bogor, Jumat (17/6/2022).

Dengan akan berakhirnya masa tugas honorer tersebut, maka pemerintah daerah harus bersiap-siap untuk mencarikan solusinya. Sebab, beban kerja melayani masyarakat tidak lagi sebanding dengan jumlah ASN dan P3K yang ada saat ini. (msa)