NATUNA – Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago ke Kabupaten Natuna, Kamis (2/7/2026), dimanfaatkan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan strategis yang selama ini menjadi tantangan utama pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia tersebut.
Di sela agenda peninjauan sejumlah objek pertahanan, Bupati menegaskan bahwa Natuna tidak hanya memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga menghadapi berbagai keterbatasan yang memerlukan dukungan nyata dari pemerintah pusat, khususnya terkait tingginya biaya transportasi, mahalnya logistik, serta panjangnya rentang kendali pemerintahan.
Menurut Cen Sui Lan, kondisi geografis Natuna sebagai wilayah kepulauan yang berada jauh dari pusat pemerintahan menyebabkan biaya distribusi barang dan jasa menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui tingginya harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pembangunan, hingga rendahnya daya saing investasi.
“Tingginya biaya logistik bukan hanya berdampak pada harga barang, tetapi juga memengaruhi biaya produksi, aktivitas ekonomi masyarakat, serta minat investor untuk menanamkan modal di Natuna. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi daerah berjalan lebih lambat dibandingkan potensi yang sebenarnya dimiliki,” ujarnya.
Selain persoalan logistik, Bupati juga menyoroti rentang kendali pemerintahan yang masih menjadi tantangan besar dalam pelayanan publik maupun percepatan pembangunan.
Jarak yang jauh dari pusat pengambilan kebijakan membuat berbagai proses administrasi, koordinasi, hingga pelaksanaan program pembangunan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.
Padahal, kata dia, Natuna memiliki potensi luar biasa di sektor perikanan, kelautan, migas, pariwisata, hingga posisi geopolitik yang sangat strategis di kawasan Laut Natuna Utara.
Potensi tersebut diyakini akan berkembang jauh lebih optimal apabila didukung dengan konektivitas transportasi yang memadai serta kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.
Bupati berharap pemerintah pusat dapat memperkuat konektivitas transportasi laut maupun udara menuju Natuna, sehingga biaya logistik dapat ditekan, arus barang dan jasa semakin lancar, serta iklim investasi menjadi lebih kompetitif.
Langkah tersebut dinilai akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di kawasan perbatasan.
Dalam kesempatan itu, Cen Sui Lan juga mengapresiasi kunjungan Menko Polkam RI ke Kabupaten Natuna.
Menurutnya, kehadiran pejabat tinggi negara di wilayah perbatasan merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap daerah yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek pertahanan, keamanan, maupun pembangunan nasional.
“Natuna adalah garda terdepan Indonesia. Karena itu, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat agar masyarakat dapat merasakan pemerataan pembangunan sebagaimana daerah lain,” ungkapnya.
Bupati menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mempercepat pembangunan yang berkeadilan.
Ia berharap berbagai persoalan strategis yang telah disampaikan kepada Menko Polkam dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan.
“Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Natuna tidak hanya akan semakin maju dan berdaya saing, tetapi juga mampu tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kawasan strategis Laut Natuna Utara,” tutupnya. (Rap)
