Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah, antara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub dengan Pemprov Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Karimun, pada Rabu (21/9/2022)kemarin di Ruang Mulawarman, Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. (Foto : ist/lendoot.com)

Jakarta, Lendoot.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyambut baik dukungan pembiayaan lahan, untuk pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah, oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin menyatakan pihaknya menyambut baik dukungan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemkab Karimun untuk pengembangan bandara RHA Karimun.

“Kami menyambut baik dukungan dari Pemprov Kepri untuk pembiayaan pengadaan lahan, dan juga menjamin tersedianya pemeliharaan jalan akses dari dan ke Bandar Udara Raja Haji Abdullah.” kata Nur Isnin dalam Pers Rilis yang diterima Lendoot.com.

Lanjutnya, dukungan yang diberikan oleh Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun merupakan sinergi dan kolaborasi yang sangat baik.

Dimana, Pemerintah Kabupaten Karimun bersedia melakukan penyediaan lahan secara bertahap sesuai perencanaan, dan menjamin tersedianya fasilitas lain yang dibutuhkan guna memperlancar operasional bandara tersebut.

Hal itu diungkapkan Nur Isnin usai penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah, antara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub dengan Pemprov Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Karimun, pada Rabu (21/9/2022)kemarin di Ruang Mulawarman, Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesepakatan kita bersama-sama untuk pengendalian tata ruang pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Batas Kawasan Kebisingan (BKK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp),” ujarnya.

Untuk diketahui, Bandar Udara Raja Haji Abdullah berada di Pulau Karimun Besar yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Letak geografisnya sangat strategis karena berada pada jalur lintas pelayaran terpadat kedua di Indonesia. “Untuk itu diperlukan pengembangan dari segi fasilitas dan operasional guna mewujudkan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, sebagai bandara daerah perbatasan sebagai garda terdepan NKRI,” kata Isnin.

Bandar Udara Raja Haji Abdullah berdiri di atas lahan seluas 72.000 m2, dengan gedung terminal 770 m2, runway 1.400 m x 30 m, taxiway 75 m x 15 m, apron 73,5 m x 40 m dengan kapasitas 3 (tiga) pesawat tipe Cassa 212 atau 1 (satu) pesawat ATR 72-600.

“Saat ini rute penerbangan perintis yang sudah beroperasi adalah Tanjung Balai Karimun – Pekan Baru, dan Tanjung Balai Karimun – Dabo Singkep yang dilayani maskapai Susi Air,” jelasnya.

Setelah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan ini, Isnin berharap pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah segera terlaksana dan fasilitasnya dapat terus ditingkatkan. “Semoga dapat segera direalisasikan, dan keinginan masyarakat terhadap kebutuhan jasa transportasi udara dapat terpenuhi, untuk mendukung peningkatan perekonomian dan perdagangan di Karimun dan sekitarnya. (Rilis/red)