TAJUK
Ketika membaca judul seperti di atas, maka kita sama-sama akan melepaskan keberpihakan pada seorang figur, yang satu atau yang lainnya, pada Pilkada Karimun 2024 mendatang.
Setidaknya, saat ini sudah mencuat empat nama yang sedang gencar melakukan manuver politik untuk mendapat usungan dan dukungan partai politik di daerah ini.
Empat nama itu di antaranya; Muhammad Firmansyah, Rocky Marciano Bawole, Iskandarsyah dan Raja Bakhtiar.
Inginnya kita sama-sama memiliki kejelasan terkait peta politiknya. Hanya saja, sebulan sebelum pendaftara para calon di Pilakda Karimun 2024 tersebut, masih bura. Ini berpotensi diikuti paling banyak tiga pasangan calon saja.
Mari kita berlepas dari perpetaan politik para calon, sekarang kita bahas tentang harapan masyarakat terhadap para calon Bupati Karimun tersebut, yang kelak menjadi bupati.
Lagi-lagi, ini tidak dapat dipaparkan karena visi dan misi empat calon kandidat di atas belum juga ‘dijual’. Lagi-lagi, saat ini mereka sama-sama masih mencari kendaraan politik yang bisa mengantarkannya sebagai calon.
Terlepas dari itu semua, masyarakat melalui beberapa artikel mengharapkan bupati ke depan tidak sebatas bupati yang hanya bisa memenangkan hati masyarakat yang bermuka manis dan dengan ketokohannya, tetapi bupati yang memang dapat menyenangkan hati masyarakat.
Berikut ini beberapa harapan masyarakat yang diharapkan dapat agar masyarakat dapat tersenangkan;
1. Infrastruktur
Konektivitas antar pulau menjadi sebuah keharusan di Kabupaten Karimun karena begitu banyaknya pulau di Karimun yang belum terhubung dengan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Hal ini menghambat aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.
Kualitas jalan, kondisi jalan di beberapa daerah, terutama di daerah pelosok, masih belum memadai. Jalan yang rusak membuat transportasi menjadi sulit dan meningkatkan biaya distribusi barang.
2. Sumber Daya Alam
Pencemaran laut, aktivitas industri dan pemukiman yang tidak ramah lingkungan menyebabkan pencemaran laut, mengancam kehidupan biota laut dan merusak keindahan alam.
3. Pendidikan
Kualitas pendidikan: Kualitas pendidikan di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah terpencil.
Fasilitas pendidikan yang belum memadai juga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
4. Ekonomi
Ketergantungan pada sektor tertentu membuat perekonomian Karimun masih sangat bergantung pada sektor tertentu, seperti perikanan dan pariwisata. Fluktuasi harga komoditas dan jumlah wisatawan dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah.
Kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan masih cukup tinggi.
5. Sosial Budaya
Pelestarian budaya menjadi ancaman terhadap kelestarian budaya lokal akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi.
Ini akan berdampak pada tingkat kriminalitas. Meskipun relatif rendah, namun kasus kriminalitas seperti pencurian dan penyalahgunaan narkoba tetap perlu diwaspadai.
6. Kesehjateraan ASN dan gaji honorer
Kesehjateraan para aparatur negeri sipil (ASN) dan gaji honorer masih menjadi permasalahan besar di Pemerintahan Kabupaten Karimun saat ini.
TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang dijanjikan sering terlambat dibayar karena keuangan daerah yang tidak memadai, termasuk juga sering terlambatnya gaji honorer.
Ini membuat ASN dan honorer bekerja dalam ketidakpastian. Kewajiban sudah dilakukan namun haknya masih terabaikan. Dampaknya, banyak ASN dan Honorer banyak yang berhutang di sana-sini.
Nah, bupati terpilih nanti sangat diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut melalui berbagai program dan kebijakannya. Di antaranya;
Peningkatan infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau.
Pelestarian lingkungan: Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar dan upaya pelestarian lingkungan terus ditingkatkan.
Peningkatan kualitas pendidikan: Pembangunan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas guru.
Pemberdayaan masyarakat: Pemberian pelatihan dan bantuan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha.
Kesehjateraan ASN dan pegawai honorer; Pemberian tunjangan kinerja (Tukin) atau TPP, harus benar-benar terpenuhi. Meski tidak sebesar yang ditetapkan saat ini, pegawai membutuhkan kepastian waktu pembayarannya. (***)
