Jangan Gadaikan LAM untuk Kepentingan Politik Sesaat

Didang, Tokoh Pemuda Karimun. (ft dok pribadi)

Penulis: Didang Syarifudin, Pendiri PAMERAL/Tokoh Pemuda Karimun

Lembaga Adat Melayu (LAM) sejatinya adalah lembaga adat. Keberadaannya ini adalah lembaga tertinggi berada di atas pemerintah dan pemerintahan.

Belakangan, mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, pelantikan pengurus LAM, baik di Pulau Karimun atau juga di Tanjung Batu, Kundur, sudah sangat kuat dijadikan sebagai alat politik. Apalagi ada dugaan kuat biaya acaranya bersumber dari APBD Kabupaten Karimun.

Kode etik LAM sejatinya sangat beraturan karena mengingatkan marwah dan martabat suatu adat yang ke depannya untuk dapat menjaga pepatah, ‘Tak Melayu Hilang di Bumi’.

Jika LAM dijadikan sebagai wadah politik figur atau organisasi tertentu, maka taka da lagi yang dapat dijadikan contoh buat anak cucu bangsa Melayu, khususnya Melayu Karimun ini ke depannya.

LAM bertugas sebagai pengayom dan menjadi payung organisasi masyarakat lainnya, bukan terlibat secara organisasi menjadi pendukung salah satu kandidat bakal calon Bupati Karimun atau bakal calon Gubernur Kepri di Pilkada 2024 mendatang.

Bagaimana LAM akan dihormati dan disegani jika tindakan pengurusnya memihak salah satu calon? Ini sangat berpotensi memecahkan persatuan dan kekompakan di masyarakat Kabupaten Karimun.

Saya menduga, bahwa kita semua harus menjaga harkat martabat LAM, agar tetap memiliki marwah yang harus kita tegakkan bersama.

Saya sarankan sebaiknya Muhammad Firmansyah sebagai ketua LAM Kabupaten Karimun yang juga digadang-gadangkan sebagai bakal calon bupati, agar mundur atau non-aktif  dulu sampai pemilihan Pilkada selesai.

Ini bukan soal aturan Bakal Calon Pilkada 2024 tidak boleh menjadi Ketua LAM, tetapi ini soal etika dalam beradat serta berpolitik. Jadi, jangan gadaikan LAM untuk kendaraan politik satu orang saja.

Sekali lagi, saya secara pribadi tidak berkecil hati tapi orang yang diberikan amanah menjadi pengurus adat, seharusnya tahu juga tentang adab. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Jangan sampai gara-gara Pilkada, kita korbankan marwah kite. Bagaimana kite akan memberikan contoh kepada anak dan cucu kita ke depan. (***)