Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pengendalian inflasi serta mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah.Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Ranai, Senin (20/04/2026).
Rapat dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Kepulauan Riau Rony Widijarto, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat se-daratan, pimpinan BUMN, perbankan, Pertamina, Bulog, BPS, serta instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda Natuna Boy Wijanarko menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi forum penting untuk mendengarkan arahan Bank Indonesia terkait kondisi ekonomi Natuna sekaligus merumuskan langkah pengendalian inflasi yang lebih efektif.Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Natuna secara year to year mencapai 11,03 persen. Namun, apabila sektor migas dikeluarkan, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 1,63 persen pada triwulan ke III Tahun 2025.
“Artinya, perkembangan ekonomi belum seimbang dengan kondisi ekonomi masyarakat. Selama ini Natuna masih mengandalkan sektor migas dan dana transfer,” ujar Boy.
Sekda juga menyoroti bahwa pergerakan ekonomi Natuna sebagian besar digerakkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jumlahnya hampir 6 ribu orang. Menurutnya, keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) turut berdampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah.
Selain itu, meningkatnya harga avtur juga dinilai menjadi faktor yang dapat memicu inflasi di Natuna. Dampaknya terlihat dari tingginya harga tiket pesawat yang mencapai Rp3,2 juta untuk rute Natuna–Batam maupun sebaliknya.
“Biaya transportasi udara yang tinggi ini tentu berdampak besar terhadap perekonomian Natuna,” tambahnya.
Padahal, lanjut Boy, Natuna memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, dan ekonomi kelautan. Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil.
Sementara itu, Plt Asisten I Setda Natuna, Marwan Syahputra dalam laporan perkembangan inflasi daerah triwulan I Januari–Maret 2026 menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Satgas Pangan berhasil mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok.Meski demikian, potensi gejolak harga masih cukup besar, terutama karena ketergantungan Natuna terhadap pasokan dari luar daerah.
“Komoditas yang sering mengalami lonjakan harga adalah sayur mayur dan cabai yang dikirim dari luar daerah,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa kondisi geografis Natuna yang bergantung pada transportasi laut dan udara menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga. Distribusi melalui laut memang memungkinkan, namun membutuhkan waktu lama sehingga tidak semua komoditas dapat dikirim melalui jalur tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan ekonomi kepada Bank Indonesia, di antaranya permintaan kajian ekonomi regional terkait potensi ekonomi biru (blue economy) di Natuna serta akses data perilaku konsumen di wilayah Kepulauan Riau yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat Natuna.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan peningkatan layanan distribusi uang rupiah layak edar, termasuk peningkatan kapasitas Kas Titipan Bank Indonesia di Ranai serta pelaksanaan kegiatan kas keliling hingga ke wilayah kepulauan seperti Midai, Serasan, dan Pulau Laut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau Rony Widijarto menyampaikan bahwa secara umum kondisi ekonomi Kepulauan Riau masih relatif stabil. Namun, pihaknya tetap mendorong penguatan sektor UMKM sebagai jembatan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Bank Indonesia memang tidak memberikan bantuan dana langsung kepada UMKM, tetapi kami berupaya mendorong penguatan ekonomi melalui berbagai program,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi peningkatan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk Batam yang dapat dimanfaatkan untuk pemasaran produk unggulan Natuna.Bank Indonesia juga berencana melakukan survei terhadap wisatawan mancanegara, khususnya dari Singapura, yang jumlah kunjungannya meningkat namun nilai belanjanya justru menurun.
“Jika belanja wisatawan tidak meningkat, maka dampaknya terhadap ekonomi juga akan melemah,” jelasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi pembahasan tentang inflasi daerah dan upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Melalui pelaksanaan High Level Meeting TPID dan TP2DD Tahun Anggaran 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap tercipta langkah konkret dan berkelanjutan dalam pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi transaksi daerah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif di Kabupaten Natuna. (Rap)
