Lingga – Arus informasi digital yang bergerak cepat tanpa sekat menuntut lembaga pemerintah untuk bertindak taktis. Institusi publik tidak bisa lagi bekerja lambat, terutama dalam memberikan klarifikasi dan menjelaskan suatu persoalan kepada masyarakat.
Fenomena tersebut menjadi sorotan utama dalam Workshop Kehumasan Imigrasi se-Kepulauan Riau 2026 yang diinisiasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep. Kegiatan ini berlangsung di Kafe Tiga Berlian, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Selasa (19/5/2026).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, Patri La Zaiba, mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi saat ini membuat sebuah informasi menyebar hanya dalam hitungan detik. Situasi ini memicu tantangan baru karena narasi yang beredar di media sosial sering kali tidak utuh, sehingga rentan memicu kesalahpahaman.
“Di tengah kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat, informasi dapat tersebar luas dalam sekejap mata. Baik itu yang bersifat positif, maupun hal-hal yang berpotensi menimbulkan distorsi informasi di masyarakat,” ujar Patri.
Ia menilai pola komunikasi kehumasan pemerintah harus bertransformasi mengikuti tren zaman. Menurutnya, kerja humas hari ini tidak lagi cukup sekadar mengunggah dokumentasi kegiatan internal atau memproduksi rilis formal yang panjang.
“Masyarakat saat ini cenderung lebih mudah menyerap dan memercayai video pendek berdurasi 30 detik,” tambahnya.
Kondisi tersebut memaksa fungsi kehumasan untuk bergerak lebih aktif dalam menjaga kepercayaan publik. Humas dituntut mampu mengemas penjelasan secara cepat dan menarik sebelum opini liar terlanjur berkembang di jagat maya.
Patri menegaskan bahwa citra instansi saat ini tidak hanya diukur dari kualitas pelayanan fisik di kantor, melainkan juga dari kemampuan institusi dalam mengomunikasikan pelayanan tersebut secara digital.
“Sebagai garda terdepan, fungsi kehumasan bukan lagi hanya sebagai penyampai informasi searah. Humas adalah ujung tombak dalam membangun persepsi, menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat citra positif institusi imigrasi,” jelas Patri.
Melalui workshop ini, seluruh jajaran kehumasan Imigrasi di wilayah Kepulauan Riau diharapkan mampu membangun pola komunikasi yang lebih terbuka, adaptif, dan kreatif. Sebab di era digital, klarifikasi resmi yang terlambat disampaikan sering kali akan kalah cepat dengan rumor yang terlanjur dipercaya publik. (wan)
