ilustrasi pegawai Pemkab Karimun. (dok lendoot)

Karimun, Lendoot.com – Terancam akan dirumahkan atau di-PHK (pemutusan hubungan kerja), ribuan pegawai non-ASN atau honorer daerah saat ini mengaku sangat menderita.

Pasalnya, hingga mendekati akhir bulan, gaji bulan Agustus 2021 ini belum juga dicairkan. Beberapa Honorer menyebut gaji sebagai penghasilan satu-satunya itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

“Masa Pandemi Covid-19 gini, gaji sampai tanggal 19 gini belum dapat. Bisa mati kelaparan kami, pak!” ujar seorang pegawai non-ASN yang namanya wanti-wanti tidak disebut kepada lendoot.com, Kamis, 19 Agustus 2021.

Pegawai non-ASN mencapai lebih dari 6.000 orang. Terdiri dari pegawai honor daerah, honor kontrak, honor kantor dan pegawai dengan insentif.

Kisaran honor dan insentif bagi pegawai non-ASN antara Rp800 ribu hingga Rp1,8 juta per bulan. Beberapa pegawai mengaku sangat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya karena sangat bergantung dengan gaji yang mereka terima dari APBD Karimun itu.

Tak hanya gaji pegawai non-ASN, tunjangan penghasilan pegawai (TPP) ASN juga mengalami nasib serupa. Sebagian besar ASN Pemkab Karimun sudah menggadaikan SK-nya ke bank, sehingga harapan mereka kebanyakan dari TPP tersebut.

“Bulan Agustus ini belum cair juga TPP kami, bang. Malah dari TPP inilah kami bergantung untuk kebutuhan hidup keluarga bang,” ujar seorang ASN yang juga wanti-wanti namanya tak disebut ke pesan singkat Lendoot.com.

Dari data Pemkab Karimun, jumlah ASN di Pemkab Karimun per 2021 mencapai lebih dari 2.000 pegawai.

Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Sekdakab Karimun Muhd Firmansyah yang coba dikonfirmasi Lendoot terkait masalah ini, belum memberikan jawabannya. (msa)