(Dari kiri) Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya; Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra; CEO Kompas Gramedia Media, (dewanpers.or.id)

Jakarta – Kurangnya peran lembaga lain belakangan ini kurang berjalan secara optimal, Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra menekankan pentingnya peran pers sebagai penopang demokrasi.  

“Fungsi media sebagai lembaga penyeimbang (checks and balance) harus makin diperkuat. Pers tidak hanya penyeimbang dan mitra kritis bagi pemerintah tetapi juga bagi Parpol yang sudah masuk dalam koalisi besar,” ujar Prof Azra dalam kunjungan ke Redaksi Kompas, seperti dilansir dari web dewanpers.or.id, kemarin.

Turut hadir mendampingi Prof Azra, di antaranya Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, dua anggota Dewan Pers, Asmono Wikan dan Paulus Tri Agung Kristanto.

Dari tuan rumah hadir Pemimpin Umum Kompas, Lilik Oetama; Wakil Pemimpin Umum, Budiman Tanuredjo; CEO Kompas Gramedia Media, Andy Budiman; Pemred Kompas, Sutta Dharmasaputra, Pemred Kompas.com, Wisnu Nugroho, Pemred Kompas TV, Rosiana SIlalahi; Pemred Kontan, Ardian Taufik G; dan jajaran redaksi lainnya.

Ketua Dewan Pers menuturkan, jika peran sebagai penyeimbang itu berjalan baik, maka hal itu akan menjadi indikasi kemajuan sebuah negara. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, indikasi kemajuan itu perlu dipertahankan.

Orang-orang kritis di media podcast, kata Prof Azra, juga sering minta perlindungan Dewan Pers karena mendapat perundungan. Ia berharap media bisa merapatkan langkah dan membangun kohesi sosial.

“Hilangkan penggunaan istilah yang bisa memecah belah bangsa, termasuk sebutan kadrun dan cebong. Pers juga harus mengkritisi kurangnya keadaban dan kedisiplinan masyarakat,” kata dia.

Asmono menambahkan, selain menghadapi Pemilu 2024, tugas Dewan Pers semakin tidak ringan. “Kami juga harus memutakhirkan data media terverifikasi, melakukan uji kompetensi, dan juga mengawasi media yang pemberitaannya melanggar ketentuan dan etika,” paparnya.

Sementara itu pemred Kompas mengatakan, ada persoalan teknologi dan bisnis besar yang tidak bisa dibebankan kepada media. Menurut dia, kelas menengah di Indonesia

justru lebih banyak mengonsumsi informasi sederhana meski persoalan yang ada jauh

lebih kompleks. Sutta pun mengingatkan agar Dewan Pers tidak mengurusi informasi dari para influencer karena mereka bukan lembaga pers.

Sedangkan Rosi optimistis, dengan cara mempromosikan jurnalisme yang baik maka hal itu otomatis akan meningkatkan kualitas jurnalis. Adapun Wisnu berharap, ada sanksi atau hukuman bagi media yang melanggar etika.(*)