NATUNA – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, merespons cepat keluhan nelayan tradisional yang terpaksa meninggalkan wilayah tangkap mereka di Perairan Natuna Utara akibat aktivitas kapal pukat harimau yang diduga merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) asal Vietnam.
Menindaklanjuti laporan yang diterima dari para nelayan, Senin (1/6/2026), Cen Sui Lan langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait di tingkat pusat, termasuk Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan wilayah tangkap nelayan Natuna serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas kapal-kapal asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
“Keselamatan dan hak nelayan Natuna untuk mencari nafkah di laut Indonesia harus mendapat perlindungan penuh dari negara,” tegas Cen.
Ia meminta agar patroli keamanan dan pengawasan di Perairan Natuna Utara segera ditingkatkan guna mencegah masuk dan beroperasinya kapal-kapal asing yang meresahkan nelayan setempat.
Menurutnya, keberadaan kapal-kapal asing di wilayah tangkap nelayan Natuna tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan para nelayan yang setiap hari menggantungkan hidup dari hasil laut.
“Nelayan kita tidak boleh merasa takut atau terpaksa meninggalkan wilayah tangkapnya sendiri. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan rasa aman,” ujarnya.
Selain itu, Cen Sui Lan juga meminta agar operasi pengawasan dan penindakan terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan praktik Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) semakin diperketat.
Menurutnya, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti trawl atau pukat harimau tidak hanya menguras sumber daya perikanan secara masif, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem laut yang selama ini dijaga oleh nelayan tradisional Natuna melalui praktik penangkapan yang berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Natuna, lanjut Cen, akan terus menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait, mulai dari TNI Angkatan Laut, Bakamla, KKP, hingga pemerintah pusat untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah Perairan Natuna Utara tetap terjaga.
Pemkab Natuna juga membuka ruang bagi para nelayan untuk menyampaikan laporan maupun informasi terkait aktivitas kapal asing yang mencurigakan sebagai bahan tindak lanjut bersama aparat berwenang.
Sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan perairan internasional, Natuna memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, Cen Sui Lan menegaskan bahwa menjaga keamanan laut Natuna bukan hanya soal perlindungan nelayan, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara.
“Natuna adalah beranda terdepan Indonesia. Wilayah ini harus kita jaga bersama. Saya berharap kehadiran negara melalui patroli dan pengawasan yang lebih intensif dapat memberikan rasa aman kepada nelayan sehingga mereka dapat kembali melaut dan beraktivitas secara normal tanpa ancaman dari kapal-kapal asing,” pungkasnya. (Rap)
